JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjerat Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, bersama 12 orang lainnya. Penangkapan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi di daerah menjelang akhir 2025.
“Tim berhasil mengamankan 13 orang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Sabtu (08/11/2025).
Budi menjelaskan, seluruh pihak yang diamankan merupakan hasil dari serangkaian kegiatan penindakan yang dilakukan sejak Jumat malam (07/11/2025).
Sebelumnya, KPK telah mengonfirmasi penangkapan Bupati Sugiri Sancoko dalam OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum terhadap Sugiri Sancoko dan pihak lain yang terjaring dalam operasi tersebut.
“Proses pemeriksaan sedang dilakukan intensif untuk mendalami peran masing-masing,” kata Budi.
Kegiatan OTT di Ponorogo menambah daftar panjang operasi penindakan KPK sepanjang tahun 2025. Berdasarkan catatan lembaga antirasuah itu, aksi kali ini merupakan operasi tangkap tangan ketujuh sejak awal tahun.
KPK memulai rangkaian OTT tahun ini pada Maret 2025, dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
Kemudian pada Juni 2025, lembaga itu kembali melakukan OTT atas dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.
Berlanjut pada 7–8 Agustus 2025, KPK melakukan operasi simultan di Jakarta, Kendari, dan Makassar. Penindakan itu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.
Tidak lama berselang, 13 Agustus 2025, OTT kembali digelar di Jakarta dalam perkara dugaan suap pengelolaan kawasan hutan.
Selanjutnya pada 20 Agustus 2025, KPK menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu, Immanuel Ebenezer Gerungan, dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Adapun OTT keenam berlangsung pada 3 November 2025, menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Dengan tertangkapnya Bupati Ponorogo, tren penindakan KPK sepanjang tahun ini menunjukkan fokus kuat pada praktik korupsi di level pemerintahan daerah dan kementerian teknis. Publik kini menantikan transparansi hasil pemeriksaan serta langkah lanjutan yang akan diambil lembaga antikorupsi tersebut. []
Diyan Febriana Citra.