BELEM — Indonesia terus memperluas langkah diplomasi lingkungannya di tingkat global. Kali ini, pemerintah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Inggris untuk memperkuat kerja sama di bidang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandatanganan berlangsung di sela-sela Belem Climate Summit di Brasil, Jumat (07/11/2025).
Kesepakatan tersebut dilakukan antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Department for Energy Security & Net Zero (DESNZ) dari Inggris. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan hasil rancangan bersama antara dua negara yang memiliki komitmen kuat terhadap aksi iklim global.
“Jadi beberapa MoU kita desain bersama dari minister climate, menteri yang menangani iklim dan menteri yang menangani lingkungan, jadi dua hal ini sedang kita lakukan,” ujar Hanif di Belem.
MoU tersebut menjadi pijakan baru bagi Indonesia dan Inggris dalam memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim, memperbaiki tata kelola karbon, serta mendorong pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan.
Hanif menjelaskan, kerja sama ini tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga mencakup pertukaran teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, kedua negara akan saling bertukar pakar teknis, data iklim, serta hasil riset terkini untuk memperkuat pengambilan kebijakan berbasis sains.
“Tujuan kerja sama ini untuk memperkuat dan mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat tata kelola karbon, dan mendorong pembangunan rendah karbon yang berkelanjutan,” jelasnya.
Selain kesepakatan dengan Inggris, Hanif mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia juga baru menjalin kerja sama strategis dengan The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales. Kolaborasi ini menitikberatkan pada konservasi keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar serta kejahatan lingkungan.
“Kemarin kita juga melakukan kerja sama penanganan kejahatan lingkungan, implemental crimes dengan The Royal Foundation, jadi langkah-langkah itu kita susun sebagai bagian langkah dari kegiatan kita di COP30 di Belem, Brasil ini,” tutur Hanif.
Langkah Indonesia ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat posisi diplomasi iklim di dunia internasional. Kolaborasi lintas negara diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pengurangan emisi, memperkuat ekonomi hijau, serta mendorong transisi energi bersih di masa mendatang.
Kesepakatan tersebut juga menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan domestik, tetapi juga aktor aktif dalam percaturan global yang berperan menentukan arah masa depan lingkungan dunia. []
Diyan Febriana Citra.