JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan dua proyek penting agar masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), yakni pengembangan kawasan bersejarah Kota Tua dan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (10/11/2025).
“Hari ini saya beserta jajaran Balai Kota meminta waktu menghadap Bapak Menko Perekonomian untuk membahas dua hal penting. Pertama, mengenai Kota Tua yang akan kami kelola bersama Danantara dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kami mengusulkan agar kawasan itu bisa ditetapkan sebagai PSN,” ujar Pramono.
Ia menilai, penetapan status PSN akan mempercepat revitalisasi Kota Tua sehingga dapat dikembangkan menjadi pusat ekonomi kreatif dan destinasi wisata unggulan di ibu kota.
“Dengan status PSN, proses revitalisasi bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh, tidak hanya pada bangunan bersejarahnya, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonominya,” jelasnya.
Selain kawasan Kota Tua, Pemprov DKI juga mengusulkan agar pembangunan RS Sumber Waras mendapatkan status serupa. Menurut Pramono, proyek tersebut kini siap dimulai setelah mendapatkan lampu hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Sumber Waras ini sekarang sudah mendapatkan clearance dari KPK dan BPK, sehingga bisa mulai dibangun. Kami berharap proyek ini bisa ditetapkan sebagai PSN agar pembangunannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Pramono.
Ia menuturkan, rumah sakit itu direncanakan menjadi fasilitas kesehatan bertaraf internasional dengan layanan utama di bidang penyakit jantung, kanker, dan penyakit kritis lainnya.
“Kami ingin Sumber Waras menjadi rumah sakit tipe A yang menjadi rujukan utama, tidak hanya untuk Jakarta, tapi juga bagi masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
Pramono menambahkan, pembangunan rumah sakit di atas lahan seluas 3,6 hektare itu akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem layanan kesehatan di Jakarta.
“Jika ditetapkan sebagai PSN, pembangunan bisa lebih cepat karena mendapat kemudahan dalam proses administrasi dan dukungan pembiayaan,” ucapnya.
Menko Airlangga, kata Pramono, telah merespons positif usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya secara teknis. “Beliau akan mempelajari lebih lanjut, dan karena semangatnya untuk kepentingan publik, kami optimistis pemerintah pusat akan memberikan dukungan,” tutup Pramono. []
Diyan Febriana Citra.