JAKARTA — Upaya pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi kembali dipercepat melalui rapat koordinasi tingkat tinggi yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno pada Jumat (14/11/2025). Pertemuan berlangsung tertutup di ruang rapat lantai 14 Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat, dan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Wakil Menteri P2MI Christina Aryani.
Rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto pada rapat kabinet awal November 2025 lalu, terutama mengenai kebutuhan revitalisasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan vokasi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja masa kini. Usai memimpin rapat, Pratikno menegaskan bahwa Presiden menaruh perhatian serius pada transformasi vokasi.
“Jadi Pak Presiden memerintahkan salah satunya adalah perihal revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Jadi perintahnya Pak Presiden revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi ini bukan hanya untuk kebutuhan pasar kerja di dalam negeri, tetapi juga kebutuhan pasar pekerja di luar negeri,” ujar Pratikno.
Menurutnya, kondisi global saat ini menunjukkan banyak negara mengalami kekurangan tenaga kerja akibat krisis demografi, sementara Indonesia justru memasuki periode bonus demografi. Peluang tersebut, kata Pratikno, harus dimaksimalkan agar tenaga kerja Indonesia bisa bersaing dan terserap secara luas, baik di pasar domestik maupun internasional.
“Nah ini penting untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar kerja di luar negeri dan juga secara khusus meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ucapnya.
Dalam pertemuan itu, Pratikno juga mengulas Perpres Nomor 68 Tahun 2022 yang telah mengatur pendidikan dan pelatihan vokasi. Ia menyampaikan bahwa sejumlah langkah sejatinya sudah berjalan, termasuk pembentukan tim koordinasi vokasi di daerah. Namun, perubahan struktur kabinet menuntut adanya penataan ulang kelembagaan agar program vokasi lebih terarah. Fokus utama pemerintah ke depan adalah memperkecil jurang antara kesiapan lulusan vokasi dan kebutuhan dunia kerja.
“Jadi peningkatan job matching ini menjadi agenda utama kami, kita harus memperluat koordinasi dan membentuk Smart Integrated Dashboard atau Marketplace,” jelasnya.
Selain itu, dinamika pasar kerja global juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menilai perlunya pembaruan kurikulum yang adaptif, termasuk peningkatan kompetensi bahasa asing dan sertifikasi.
“Jadi kita sudah sepakat untuk meningkatkan kurikulum juga harus dibenahi sesuai dengan pasar kerja,” imbuh Pratikno.
Wamen P2MI Christina Aryani menegaskan bahwa kementeriannya siap bergerak cepat. Ia menyampaikan bahwa penguatan SMK dan sekolah vokasi akan menjadi prioritas utama setelah pertemuan tersebut.
“Dengan arahan Pak Menko tadi kami merasa sangat terbantu karena langsung SMK-SMK sekolah vokasi yang ada akan ditingkatkan kompetensinya, data ini bisa langsung dipraktikkan di lapangan ke SMK-SMK yang menjadi calon kompetensi supply,” ujar Christina.
Pemerintah berharap langkah ini dapat mempercepat penyelarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri, sekaligus membuka akses kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.