JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempersiapkan agenda besar dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk periode mendatang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa kementeriannya berencana membuka total 579 formasi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2026. Upaya ini dilakukan untuk menjawab tantangan regenerasi aparatur sekaligus mengantisipasi kekurangan tenaga yang diproyeksikan terjadi dalam beberapa tahun ke depan.
Dalam penjelasannya, Purbaya menekankan bahwa pola rekrutmen tahun depan akan berbeda dibanding seleksi terakhir. Fokus utama akan diarahkan pada lulusan sekolah kedinasan, khususnya Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).
“Bea Cukai perlu tenaga lapangan. Tenaga teknis Bea Cukai itu kan ada di mana-mana. Karena kurang orang, kami akan rekrut 300 orang lulusan SMA di seluruh Indonesia, direkrut di masing-masing lokasinya,” kata Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Pernyataan ini menegaskan bahwa Kemenkeu turut membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk mengisi sejumlah posisi teknis yang sifatnya operasional. Sementara itu, sebanyak 279 formasi disiapkan khusus bagi lulusan PKN STAN sebagai bagian dari kebutuhan internal yang menuntut kompetensi teknis tinggi di berbagai bidang keuangan negara.
Purbaya menjelaskan, rekrutmen CPNS Kemenkeu pada 2026 akan mengadopsi pola hibrida, mengombinasikan jalur sekolah kedinasan dan jalur umum. Skema ini telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu Tahun 2025–2029. Dalam beleid itu dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pegawai dapat dilakukan melalui CPNS jalur umum, sekolah kedinasan, hingga mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Di dalam PMK tersebut juga disebutkan adanya kemungkinan penerapan rekrutmen ASN fleksibel, yang saat ini masih dalam tahap kajian. Kebijakan ini menjadi salah satu opsi untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai terhadap dinamika pekerjaan di lingkungan Kemenkeu.
Dari sisi kebutuhan jangka panjang, data Human Resources Information System (HRIS) menunjukkan bahwa Kemenkeu akan menghadapi gelombang pensiun cukup besar. Hingga akhir 2024, perhitungan internal memperkirakan ada 5.738 pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun pada periode 2025–2029. Selain itu, terdapat pula sekitar 2.010 pegawai yang diprediksi keluar karena alasan lain dalam lima tahun mendatang.
Melihat jumlah tersebut, kebutuhan akan regenerasi aparatur menjadi semakin penting agar pelayanan publik dan tugas utama Kemenkeu tidak terganggu. Rekrutmen tahun 2026 menjadi bagian dari strategi mengisi kekosongan yang ditinggalkan pegawai yang pensiun maupun yang berhenti.
Kemenkeu memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen nantinya akan dilakukan secara transparan dan berdasarkan kebutuhan riil unit kerja. Pemerintah juga mendorong agar perekrutan tetap mengedepankan prinsip meritokrasi, baik untuk lulusan SMA, lulusan PKN STAN, maupun pelamar jalur umum. []
Diyan Febriana Citra.