TOKYO – Ketegangan diplomatik antara Jepang dan China kembali meningkat setelah pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai kemungkinan langkah yang akan diambil Jepang apabila terjadi keadaan darurat di Taiwan. Untuk meredam suhu hubungan kedua negara, pemerintah Jepang mengirim seorang pejabat seniornya ke Beijing pada Senin (17/11/2025).
Pejabat tersebut, Masaaki Kanai, Kepala Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, dijadwalkan mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari China pada Selasa (18/11/2025). Menurut sumber pemerintah yang memahami agenda tersebut, Kanai akan menjelaskan bahwa komentar Takaichi tidak dimaksudkan untuk mengubah posisi Jepang sebagaimana yang tertuang dalam komunike bersama Jepang-China tahun 1972. Dalam dokumen tersebut, Jepang menegaskan pengakuannya bahwa Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintahan sah.
Langkah diplomasi Kanai dilakukan setelah Beijing menunjukkan sikap keras atas pernyataan Takaichi. Pada Jumat (14/11/2025), Kementerian Luar Negeri China memanggil Duta Besar Jepang untuk China, Kenji Kanasugi, dan meminta agar Takaichi menarik kembali komentarnya. Pemerintah Jepang, melalui kementerian luar negerinya, juga merespons dengan menyampaikan protes atas unggahan seorang diplomat China di media sosial terkait isu yang sama.
Polemik bermula ketika pada awal bulan ini, Takaichi menyebut bahwa keadaan darurat di Taiwan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang. Komentar tersebut menyinggung kemungkinan Jepang menggunakan hak pertahanan kolektif sebuah interpretasi yang dimungkinkan di bawah Konstitusi Jepang yang menolak perang namun mengizinkan pembelaan diri dalam kondisi khusus.
Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Beijing, yang menegaskan klaimnya atas Taiwan dan menyebut persoalan tersebut sebagai “urusan internal” China. Respons dari pejabat China tidak hanya datang dari kementerian, tetapi juga dari Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian. Melalui unggahan di platform X, Xue Jian menyatakan ancaman untuk “melakukan tindakan kekerasan ekstrem tanpa ragu-ragu”, pernyataan yang diyakini diarahkan kepada Takaichi.
Situasi memanas itu tampaknya turut berdampak pada hubungan masyarakat kedua negara. Pekan lalu, pemerintah China mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk menunda perjalanan ke Jepang. Bahkan calon mahasiswa yang berencana menempuh pendidikan di Jepang diminta “mempertimbangkan kembali secara cermat” dengan alasan meningkatnya risiko keamanan.
Pengiriman Kanai ke Beijing menjadi langkah penting Jepang untuk menegaskan kembali posisinya sekaligus meredakan ketegangan yang timbul akibat pernyataan pejabat tertingginya. Pemerintah Jepang berharap komunikasi langsung antara kedua negara dapat mencegah kesalahpahaman yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Timur, terutama di tengah meningkatnya sensitivitas geopolitik seputar Taiwan. []
Diyan Febriana Citra.