JAKARTA – Kementerian Perhubungan kembali memaparkan perkembangan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi melaporkan bahwa hingga pertengahan November 2025, penyerapan anggaran di lingkungan kementerian telah mencapai Rp19,31 triliun dari total pagu efektif Rp29,51 triliun.
“Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan per posisi 17 November 2025 adalah sebesar Rp19,33 triliun atau Rp65,52 persen terhadap pagu efektif sebesar Rp29,51 triliun,” ujar Menhub dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen DPR RI, Rabu (19/11/2025).
Rapat kerja antara Kemenhub dan Komisi V DPR RI tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025 serta pembahasan rencana program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2026. Agenda berlangsung di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Menhub menegaskan komitmen kementeriannya untuk menyelesaikan serapan anggaran tahun 2025 secara maksimal menjelang akhir tahun.
“Kami akan terus memaksimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun ini,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan, serapan anggaran tertinggi berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut yang telah menyerap Rp7,2 triliun atau 70 persen dari pagu Rp10,3 triliun. Sementara Ditjen Perhubungan Udara mencatat realisasi Rp3,8 triliun atau 74,75 persen dari total pagu Rp5,1 triliun.
Di sisi lain, beberapa unit kerja masih berupaya mengejar ketertinggalan penyerapan. Ditjen Perkeretaapian baru terealisasi Rp2,96 triliun atau 44,04 persen dari total pagu Rp6,7 triliun. Ditjen Perhubungan Darat juga mencatat penyerapan Rp2,5 triliun atau 58,33 persen dari pagu Rp4,3 triliun.
Menhub menjelaskan bahwa dinamika penyerapan anggaran tahun ini tidak lepas dari penyesuaian kebijakan pada awal tahun anggaran 2025. Menurut dia, penggunaan skema buka tutup anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian unit kerja harus menata ulang proses pelaksanaan kegiatan.
“Pada awal tahun, ada kebijakan buka tutup terkait anggaran, sehingga perlu penyesuaian internal,” tuturnya.
Selain itu, proses koordinasi lintas lembaga terkait pelaksanaan sejumlah kegiatan juga berdampak pada keterlambatan. Menhub menyebutkan bahwa masih terdapat program yang memerlukan sinkronisasi dengan pihak terkait sebelum dapat direalisasikan. Kondisi ini membuat beberapa unit kerja harus menyesuaikan waktu pelaksanaan.
“Kami berharap koordinasi berjalan lancar sehingga pada akhir tahun ini, kami bisa menyerap anggaran dengan cepat. Harapannya yang terjadi di 2025 ini dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan anggaran 2026,” jelasnya.
Selain mengevaluasi pelaksanaan anggaran 2025, rapat juga membahas alokasi anggaran tahun 2026. Untuk tahun depan, Kemenhub mendapatkan pagu sebesar Rp28,48 triliun. Dari jumlah tersebut, 59,2 persen atau sekitar Rp16,8 triliun diarahkan untuk pengembangan infrastruktur konektivitas yang meliputi pemenuhan sarana dan prasarana transportasi.
“Pemenuhan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung keselamatan dan keamanan, serta meningkatkan konektivitas akan tetap menjadi prioritas Kemenhub di tahun 2026,” kata Menhub menutup pemaparan. []
Diyan Febriana Citra.