KATHMANDU – Ketegangan politik di Nepal kembali mencuat setelah Pemerintah Distrik Bara memutuskan memperpanjang pemberlakuan jam malam di Simara, Kamis (20/11/2025). Langkah tersebut ditempuh setelah dua kelompok yang selama ini berada di kubu berseberangan aktivis muda Gen Z dan loyalis partai mantan penguasa terlibat bentrokan yang memanas sejak Rabu.
Simara, yang berada di selatan Kathmandu, menjadi pusat perhatian nasional karena situasi yang belum stabil sejak pergolakan politik pada September lalu. Menurut laporan AFP, jam malam mulai diberlakukan sejak Rabu malam dan dilanjutkan hingga Kamis setelah aparat mencatat peningkatan mobilisasi massa dan potensi bentrokan lanjutan.
Kericuhan terbaru dipicu oleh agenda politik yang digelar Communist Party of Nepal-Unified Marxist Leninist (CPN-UML), partai yang sebelumnya dipimpin mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Acara tersebut menarik massa pendukung partai, namun pada saat bersamaan kelompok aktivis muda menggelar aksi protes yang berujung bentrok. Pertikaian terjadi di beberapa lokasi, termasuk wilayah dekat bandara, ketika massa CPN-UML disebut menyerang kelompok demonstran.
“Kami sedang mencoba menormalisasi situasi dan memanggil mereka untuk berdialog. Jam malam telah diberlakukan saat ini,” ujar Kepala Distrik Bara, Dharmendra Kumar Mishra, kepada AFP. Ia juga memastikan dua orang telah ditangkap sebagai terduga pelaku serangan. Juru bicara kepolisian Nepal menambahkan bahwa tidak ada korban luka berat dalam insiden Rabu.
Namun, kondisi kembali memanas pada Kamis ketika kelompok pemuda itu turun ke jalan menuntut proses hukum terhadap para penyerang. Aksi mereka merupakan lanjutan dari gelombang gerakan besar pada September lalu, yang menandai munculnya generasi muda sebagai kekuatan politik baru di Nepal. Demonstrasi pada 8–9 September tercatat menelan sedikitnya 76 korban jiwa serta menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas publik, termasuk gedung parlemen dan kantor pemerintahan.
Pergolakan tersebut berujung pada kejatuhan KP Sharma Oli. Posisi kepala pemerintahan kini dipegang oleh Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, yang menjabat sebagai perdana menteri interim. Dalam upaya meredakan ketegangan menjelang pemilu pada 5 Maret 2026, Karki menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan proses demokrasi.
“Saya telah mengarahkan Administrasi Dalam Negeri dan aparat keamanan bekerja dengan kesiapan penuh serta menahan diri demi menjaga ketertiban,” tulisnya dalam pernyataan resmi Rabu malam. Karki menegaskan bahwa keamanan seluruh pemimpin politik harus dijamin untuk menciptakan suasana pemilu yang adil dan bebas dari ancaman.
Pada hari yang sama, ia juga bertemu dengan perwakilan lebih dari 110 partai politik. “Kami ingin negara ini berada di tangan generasi baru dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki visi,” ungkapnya dalam pertemuan tersebut. []
Diyan Febriana Citra.