JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat stabilitas keamanan nasional kembali menjadi sorotan setelah Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. Berbeda dari rapat-rapat sebelumnya, pertemuan kali ini berlangsung sepenuhnya secara tertutup, menandakan adanya isu strategis yang tengah dibahas di tingkat legislatif dan pertahanan.
Berdasarkan pantauan dilokasi, Menhan Sjafrie dan Panglima TNI Agus tiba di ruang rapat sekitar pukul 13.11 WIB. Sejumlah pejabat tinggi TNI turut hadir, di antaranya KASAU Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, serta Wakasal Laksamana Madya Erwin S. Aldedharman. Komposisi kehadiran tersebut menunjukkan bahwa isu yang dibawa dalam pertemuan kemungkinan berkaitan dengan koordinasi lintas matra TNI.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, bersama jajaran wakil ketua seperti Budisatrio Djiwandono, Dave Laksono, dan Sukamta. Sebelum pembahasan masuk ke substansi, Utut menekankan pentingnya menjaga semangat kebangsaan di tengah dinamika politik dan keamanan nasional yang terus berkembang.
“Sebelum kita mulai rapatnya, sedikit dari pimpinan bahwa kita ini ke depan harus makin merajut persatuan nasional kita,” ujar Utut pada awal rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).
Ia juga mengingatkan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen pemerintahan dan lembaga negara fokus pada agenda masa depan.
“Semangat yang kita baca dari Bapak Presiden adalah merestart, meriset, kilometer 0 saling memaafkan menatap masa depan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan kita bersama,” lanjutnya.
Dari total 43 anggota Komisi I, sebanyak 25 orang dinyatakan hadir mewakili seluruh delapan fraksi. Utut memastikan rapat telah memenuhi kuorum dan langsung menyatakan pertemuan dimulai.
“Atas pertimbangan lapangan dan urgentnya pertemuan ini, pertemuan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” katanya.
Menurut agenda resmi Komisi I yang beredar, salah satu topik utama pertemuan adalah pembahasan mengenai situasi keamanan di Papua. Isu ini kembali mengemuka seiring dinamika di wilayah timur tersebut, termasuk rencana penguatan struktur komando melalui pembentukan Kodam baru, Brigif Teritorial Pembangunan (TP), serta Yonif TP. Pembentukan unit-unit ini disebut sebagai langkah memperkuat pertahanan sekaligus mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.
Politikus Komisi I, TB Hasanuddin, saat dikonfirmasi, menyebut bahwa rapat juga diarahkan untuk meninjau kebijakan pertahanan secara nasional. “Kebijakan dan strategi pertahanan nasional,” ujarnya singkat. Namun ia menegaskan bahwa paparan detail mengenai Papua maupun Kodam baru belum disampaikan pada sesi rapat yang sedang berlangsung. “Belum dipaparkan,” katanya.
Meski digelar tertutup, rapat ini menandai bahwa pemerintah dan DPR tengah memetakan ulang langkah strategis untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi perhatian utama. Publik kini menunggu hasil dari pertemuan tersebut untuk mengetahui arah kebijakan pertahanan Indonesia ke depan. []
Diyan Febriana Citra.