PHNOM PENH — Upaya Indonesia memperkuat posisinya dalam kerja sama hak asasi manusia di kawasan Asia Pasifik kembali ditegaskan melalui pertemuan tingkat tinggi antara Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, dan Menteri Senior Urusan HAM sekaligus Ketua Komite HAM Kamboja (Cambodian Human Rights Committee/CHRC), Keo Remy, di Phnom Penh, Senin (24/11/2025). Pertemuan tersebut tidak hanya membahas agenda bilateral, tetapi juga menggarisbawahi peran kedua negara dalam dinamika regional yang terus berkembang.
Dalam dialog itu, Natalius memaparkan rencana Indonesia yang tengah mempersiapkan penyelenggaraan forum tingkat tinggi (high-level forum) HAM se-Asia Pasifik pada tahun 2026. Menurutnya, forum tersebut akan menjadi ruang strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan kawasan dalam membangun pemahaman bersama mengenai isu HAM yang terus mengalami perubahan.
“Forum ini digagas sebagai ruang bagi negara-negara Asia Pasifik untuk membangun pemahaman bersama, meningkatkan kualitas kerja sama, serta memperkuat kapasitas institusional dalam menangani isu-isu HAM,” kata Natalius Pigai.
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan forum tersebut merupakan bagian dari usaha Indonesia meningkatkan kontribusi global di bidang HAM. Karena itu, ia berharap partisipasi aktif dan dukungan dari Kamboja dalam seluruh rangkaian agenda yang disiapkan.
Selain memaparkan rencana forum, Natalius juga menyampaikan harapan agar Kamboja mendukung pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026. Langkah ini dipandang sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memperluas kiprah diplomasi HAM di tingkat global. Menurut Natalius, pencalonan tersebut merupakan bentuk konsistensi Indonesia dalam memajukan nilai-nilai HAM di berbagai forum internasional.
Keo Remy merespons positif seluruh inisiatif yang diusulkan Indonesia. Ia menegaskan kesiapan Kamboja untuk memperkuat kolaborasi, serta komitmen negaranya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dukungan tersebut juga mencakup ruang kerja sama baru yang bisa dikembangkan dalam konteks regional maupun bilateral.
Pada kesempatan yang sama, isu perlindungan tenaga kerja menjadi salah satu fokus pembahasan. Natalius menekankan perlunya penguatan perlindungan bagi pekerja migran, baik warga negara Indonesia di Kamboja maupun warga Kamboja yang bekerja di Indonesia.
“Kerja sama juga kami harapkan dalam memberikan pelindungan terhadap para pekerja, baik pekerja Indonesia yang ada di Kamboja maupun sebaliknya,” ujar Natalius. Ia menambahkan bahwa pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri tetap menjadi prioritas pemerintah.
Keo Remy turut memaparkan perkembangan situasi HAM di Kamboja, termasuk berbagai program dan reformasi yang tengah dijalankan otoritas setempat. Ia menyambut baik tawaran Indonesia terkait program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang HAM, yang dinilai dapat memperkuat institusi dan mekanisme perlindungan HAM di negaranya.
Pertemuan bilateral tersebut ditutup dengan komitmen kedua negara untuk terus memperluas ruang kolaborasi dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Baik Indonesia maupun Kamboja sepakat mendorong berbagai program bersama, baik melalui kerja sama regional, mekanisme forum, maupun kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat nasional. []
Diyan Febriana Citra.