JAKARTA — Pemerintah kembali menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antardaerah, yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang hadir dalam rapat tersebut, memaparkan gambaran terkini mengenai kondisi ekonomi regional yang memperlihatkan adanya jurang perbedaan antara kawasan dengan kinerja tinggi dan daerah yang tengah mengalami tekanan.
Tito menjelaskan bahwa evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah kini dilakukan secara berkala, sejalan dengan mandat yang diterimanya untuk memantau inflasi mingguan dan memonitor dinamika pertumbuhan ekonomi setiap bulan.
“Saya juga melaporkan kepada beliau mengenai masalah pertumbuhan ekonomi daerah. Karena saya juga diberikan tugas kalau inflasi seminggu sekali, sebulan sekali pertumbuhan ekonomi daerah kita bahas. Di mana yang tertinggi misalnya Maluku Utara, ada yang minus yaitu Papua Tengah,” ujar Tito.
Ia menyebut, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Namun, berbeda dengan provinsi tersebut, Papua Tengah harus menghadapi tekanan berat akibat terganggunya aktivitas produksi dan ekspor mineral. Tito menuturkan, perlambatan ekonomi daerah itu dipicu oleh terhentinya ekspor PT Freeport Indonesia setelah smelter perusahaan tersebut mengalami insiden kebakaran. Selain itu, longsor di wilayah tambang juga menyebabkan proses produksi terhenti sementara.
“Itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Papua Tengah, Timika mengalami kontraksi minus 8%, tetapi ada daerah lain yang tinggi, jadi saya sampaikan ada pem-balance-nya,” ucapnya.
Selain menyampaikan kondisi ekonomi daerah, Tito juga melaporkan kepada Presiden terkait perkembangan percepatan pembangunan di Tanah Papua. Ia menjelaskan bahwa Komite Percepatan Pembangunan Papua saat ini telah menjalani tiga sesi pengarahan internal. Ia meminta Presiden untuk bertemu langsung dengan komite tersebut guna memberikan arahan strategis yang dibutuhkan.
“Kemudian, saya juga menyampaikan soal Komite Percepatan Pembangunan Papua yang sudah saya briefing tiga kali, dan saya minta kepada bapak presiden berkenan untuk menerima mereka sekaligus memberikan arahan. Kalau bisa serempak dengan para Kepala Daerah se-Papua dalam rangka percepatan pembangunan itu,” tuturnya.
Menurut Tito, arahan langsung dari Presiden diperlukan agar komite dan seluruh kementerian/lembaga yang memiliki program di Papua dapat bekerja dengan mandat yang lebih kuat serta terkoordinasi. Ia menilai penguatan kelembagaan ini penting agar pembangunan di Papua dapat dipercepat secara lebih terarah dan berkelanjutan.
“Supaya komite ini memiliki mandat, memiliki power, bersama juga dengan kementerian/lembaga yang memiliki program di Papua mendapat arahan dari Bapak Presiden. Sehingga Papua ini betul-betul dapat dipercepat pembangunannya,” pungkas Tito.
Melalui pemaparan tersebut, pemerintah menekankan komitmennya untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi regional sekaligus mendorong percepatan pembangunan di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, terutama Papua. []
Diyan Febriana Citra.