JAKARTA — Upaya mendorong wacana perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 kembali mengemuka melalui pertemuan antara Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, pada Rabu (26/11/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung di rumah dinas Zulhas di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Jimly datang membawa satu tujuan utama: menyerahkan buku karangannya yang berjudul “Menuju Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945”. Buku yang sama sebelumnya sudah diberikan kepada sejumlah tokoh politik, termasuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
“Ya hari ini saya diundang Pak Zulhas kira-kira sebagai Menko atau sebagai Ketua Umum PAN. Beliau tertarik mau lihat buku yang saya kemarin kasih untuk Ibu Mega. Saya kasih, masa Ketua Umum PDI-P dikasih, Ketua Umum PAN enggak gitu loh. Oh ya sudah siap saya datang,” kata Jimly di rumah dinas Zulhas.
Selain menyerahkan buku, pertemuan itu menjadi arena diskusi mengenai isu ketatanegaraan yang selama ini menjadi perhatian Jimly, terutama soal wacana amandemen konstitusi. Ia menegaskan bahwa pembaruan dalam konstitusi dan perbaikan institusi kepolisian merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam konteks penataan ulang sistem negara.
“Ya nanti saya mau dengar (masukan untuk Polri). Tapi kayaknya (pembahasan) mengenai Undang-Undang Dasar ini. Jadi karena reformasi Polri itu kan bagian kecil dari bangsa kita untuk menata ulang kehidupan ketatanegaraan. Nah kita mulai dari polisi,” ujar Jimly.
Sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly tak menutup kemungkinan bahwa masukan dari ketua umum partai politik, termasuk PAN, akan menentukan arah pembahasan reformasi kepolisian ke depan. Namun, ia tetap menempatkan isu perubahan UUD 1945 sebagai titik sentral.
Jimly mengungkapkan bahwa buku tersebut ditulis beberapa bulan sebelum dirinya dipercaya memimpin komisi reformasi Polri. Sambil berkelakar, ia menyebut langkah menyerahkan buku itu juga menjadi semacam dorongan agar PAN ikut mempertimbangkan gagasan perubahan konstitusi.
“Mau saya kasih untuk manas-manasi supaya PAN mendukung ide perubahan kelima UUD. Ya kan,” ucapnya sambil tersenyum.
Setibanya di rumah dinas, Jimly langsung disambut oleh Zulhas dan diajak masuk untuk sarapan bersama sebelum memulai diskusi secara lebih mendalam.
Sebelumnya, Jimly juga menyerahkan buku serupa kepada Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, buku tersebut dapat menjadi masukan bagi Megawati dalam mempertimbangkan arah pembenahan sistem ketatanegaraan, termasuk wacana perubahan kelima UUD NRI 1945.
“Jadi maksudnya setelah reformasi Polri, kita benahi yang lain-lain, termasuk perubahan UUD NRI. Nanti materinya biar kami diskusikan,” ujar Jimly dalam sebuah keterangan video yang dikutip dari Antaranews.
Pertemuan Jimly dengan berbagai tokoh politik dalam beberapa pekan terakhir memperlihatkan bahwa diskursus mengenai perubahan konstitusi masih terus bergulir. Meski belum ada arah pasti, dialog antara tokoh-tokoh kunci menjadi penanda bahwa wacana tersebut tetap hidup dan terus berkembang di tingkat elite politik nasional. []
Diyan Febriana Citra.