JAKARTA – Pemerintah memperkuat kualitas pendidikan bagi kelompok rentan melalui pelantikan 860 guru Sekolah Rakyat yang digelar di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Pelantikan ini menambah jumlah guru yang telah diangkat sebelumnya sebanyak 1.335 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sehingga memperluas cakupan layanan pendidikan inklusif di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah guru Sekolah Rakyat menjadi salah satu kunci keberhasilan program pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, masyarakat adat, hingga mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
“Dengan tambahan pelantikan hari ini, total guru yang bertugas di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif,” ujar Saifullah.
Selain melantik guru, Mensos juga mengukuhkan 10 pejabat fungsional, yang meliputi pekerja sosial, penyuluh sosial, dan auditor. Saifullah menekankan pentingnya jabatan fungsional sebagai tulang punggung pelayanan pemerintah yang menuntut profesionalitas serta kompetensi teknis tinggi. Hal ini menjadi landasan agar program pendidikan dan sosial dapat berjalan selaras.
Dalam arahannya kepada ratusan guru peserta pelantikan, Saifullah menegaskan Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga instrumen pemberdayaan sosial. Pemerintah menyiapkan dukungan kesejahteraan, termasuk tunjangan, agar guru dapat bekerja secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan, supervisi rutin, dan integrasi dengan program pemberdayaan sosial lain juga menjadi fokus, sehingga pendidikan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Program Sekolah Rakyat menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah (Desil 1–4) menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini mengadopsi pendekatan terpadu dengan memadukan layanan sosial unggulan, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Data Kementerian Sosial mencatat terdapat 166 Sekolah Rakyat rintisan di seluruh Indonesia pada 2025, dengan kapasitas hampir 16 ribu siswa dan didukung oleh 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat. Pemerintah menargetkan setiap sekolah dilengkapi fasilitas teknologi pembelajaran modern, seperti papan interaktif digital (IFP), laptop dengan akses internet, serta seragam khusus bagi siswa, guru, dan wali asrama, sebelum akhir tahun 2025.
Pada tahap awal, sekolah rintisan masih memanfaatkan fasilitas milik Kementerian Sosial, Balai Latihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah. Pembangunan gedung permanen dijadwalkan menyusul proses pembebasan lahan yang disiapkan pemerintah daerah selesai. Saifullah menekankan bahwa keberlanjutan program ini akan mendorong pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan di seluruh Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.