ABUJA – Pemerintah Nigeria kembali menghadapi tekanan besar setelah gelombang penculikan massal melanda berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Situasi yang semakin tidak terkendali mendorong Presiden Bola Tinubu menetapkan status darurat keamanan nasional, langkah yang jarang diambil dan menandakan betapa seriusnya kondisi keamanan di negara itu.
Dalam pernyataan resminya pada Rabu (26/11/2025), Tinubu menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mengambil tindakan menyeluruh untuk memulihkan kendali di wilayah-wilayah yang kerap menjadi sasaran serangan geng bersenjata.
“Ini adalah keadaan darurat nasional, dan kami merespons dengan mengerahkan lebih banyak pasukan di lapangan, terutama di daerah-daerah yang keamanannya terancam,” ujarnya. Keputusan itu diambil setelah serangkaian peristiwa penculikan terjadi hampir bersamaan di sejumlah negara bagian.
Nigeria dalam sepekan terakhir mencatat lebih dari 300 kasus penculikan terhadap pelajar, guru, jamaah, perempuan, serta puluhan siswi Muslim. Sebagian korban berhasil melarikan diri atau diselamatkan, namun 265 siswa dan guru dari sebuah sekolah Katolik di Negara Bagian Niger masih hilang. Kondisi tersebut memicu kecemasan nasional dan menambah tekanan terhadap pemerintah untuk bertindak cepat.
Sebagai bagian dari langkah darurat, Tinubu menginstruksikan peningkatan signifikan dalam kapasitas aparat keamanan. “Mengingat situasi keamanan yang berkembang, saya telah memutuskan untuk mengumumkan keadaan darurat keamanan nasional dan memerintahkan perekrutan tambahan ke dalam Angkatan Bersenjata,” ujarnya, dikutip dari AFP. Ia juga meminta agar proses perekrutan 50.000 anggota kepolisian baru dipercepat. Selain itu, jumlah besar personel pengawal VIP akan dialihkan dari tugas pribadi menuju operasi pengamanan inti.
Kebijakan ini muncul setelah laporan Badan Uni Eropa untuk Suaka (EUAA) menyebut bahwa sekitar 100.000 dari 371.000 aparat keamanan Nigeria justru ditugaskan melindungi tokoh penting, sehingga mengurangi kehadiran aparat di daerah rawan. Minimnya kekuatan patroli di wilayah pedalaman selama ini dianggap menjadi penyebab utama mudahnya kelompok bersenjata beroperasi dari hutan-hutan di Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi, hingga Niger.
Dalam upaya menekan eskalasi, pemerintah juga melibatkan dinas intelijen dan penjaga hutan untuk melaksanakan operasi pembersihan yang lebih agresif. Tinubu menekankan bahwa stabilitas negara harus menjadi prioritas bersama.
“Masa ini menuntut semua pihak untuk turun tangan,” katanya. Pemerintah pun meminta rumah ibadah seperti masjid dan gereja memperketat pengamanan selama kegiatan berlangsung.
Data dari SBM Intelligence menunjukkan betapa besar skala masalah yang dihadapi. Antara Juli 2024 hingga Juni 2025, tercatat 997 insiden penculikan dengan 4.722 korban. Para pelaku dikabarkan menuntut tebusan mencapai 48 miliar naira, namun hanya sekitar 2,57 miliar naira yang dibayarkan. Laporan itu bahkan menyebut “krisis penculikan untuk tebusan di Nigeria terkonsolidasi menjadi industri yang terstruktur dan mencari keuntungan.”
Penculikan massal bukan fenomena baru. Dunia pernah diguncang insiden penculikan 276 siswi oleh Boko Haram tahun 2014. Kini, situasi semakin rumit dengan meningkatnya tekanan internasional, termasuk dari Presiden AS Donald Trump yang beberapa minggu lalu mengancam Nigeria dengan intervensi militer terkait dugaan pembunuhan massal oleh kelompok radikal.
Dalam kondisi ini, Tinubu berkomitmen bahwa negara tidak akan mundur. Pemerintah, kata dia, akan terus mengejar para pelaku dan mengupayakan pembebasan seluruh korban yang masih ditawan. []
Diyan Febriana Citra.