PARLEMENTARIA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim saat ini berada dalam tekanan berat. Hal itu terjadi akibat penurunan signifikan pada proyeksi anggaran tahun 2026 yang disebut turun sekitar 66 persen. Kondisi ini dinilainya berpotensi menghambat ruang gerak pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Menurut Hasanuddin, penurunan tersebut membuat struktur fiskal daerah harus kembali dihitung secara cermat. “Jadi kalau kita lihat ada penurunan sekitar 66 persen, memang fiskal kita akan tertekan dengan penurunan hampir 66 sekian persen,” ujarnya saat ditemui seusai rapat paripurna, Sabtu (29/11/2025) sore.
Ia menjelaskan bahwa detail penyesuaian anggaran di masing-masing sektor sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi sebagai penyusun program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Nah yang mana yang diturunkan itu tentu kita bisa tanya kepada pemerintah, yang lebih memahami program-program SKPD kan, karena itu kan ada KPPAS-nya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan sektor-sektor prioritas dipastikan tidak akan tersentuh pemangkasan. “Nah tentu penekanan yang biaya-biaya prioritas atau unggulan itu kayaknya nggak bisa diturunkan, mungkin yang lain-lainnya,” tegasnya.
Hasanuddin menyebut pihaknya telah meminta klarifikasi kepada Sekretaris Daerah terkait rincian program yang terdampak penurunan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. “Nanti kita tanyakan kepada Ibu Sekda tadi harusnya, bahwa yang mana aja sih yang diturunkan, tapi biasanya bangunan yang utama itu pendidikan, kesehatan, terus infrastruktur dasar itu biasanya nggak bisa diturunkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, APBD Kaltim tahun depan berada pada angka Rp15,1 triliun dan komposisi belanja harus disesuaikan dengan ruang fiskal yang semakin terbatas. “Keadaan sekarang ini kan berat keadaan, dengan kita melihat tadi fiskal kita APBD 15,1 triliun, terus ada belanja langsung dan tidak langsung,” ucapnya.
Dari total APBD tersebut, sekitar Rp5 triliun dialokasikan untuk pembagian anggaran ke kabupaten/kota. “Pembagian kepada daerah 10 kabupaten kota itu sekitar 5 triliun, berarti seberapa fiskal yang bisa digunakan, mungkin sekitar antara 3 atau 4 triliun,” tambahnya.
Ia menilai kondisi ini membuat pemerintah harus sangat selektif dalam menentukan program prioritas. Sementara itu, program non-prioritas kemungkinan besar akan menunggu hasil sisa pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berikutnya. “Saya kira memang agak tertekan fiskal kita, sehingga berkemungkinan yang prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan dan yang non-prioritas mungkin akan dilihat hasil dari sisa silpa di tahun berikutnya,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna