APBD 2026 Disepakati, DPRD Kaltim Soroti Optimalisasi PAD

APBD 2026 Disepakati, DPRD Kaltim Soroti Optimalisasi PAD

Bagikan:

PARLEMENTARIA – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyampaikan bahwa proses pembahasan anggaran antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kaltim telah mencapai titik kesepakatan menjelang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal itu disampaikannya seusai rapat paripurna ke-45 pada Sabtu (29/11/2025) malam. “Nah hari ini sudah sepakat, mudah-mudahan besok kita menuju persetujuan APB, jadi 2026,” ujarnya.

Selain perkembangan tersebut, Ananda juga menyoroti rendahnya serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) sepanjang tahun anggaran berjalan. Ia menyebutkan bahwa realisasi belanja maupun pendapatan belum menunjukkan progres yang memadai. “Serapan dari OPD bahwa hari ini kan di 2025 serapannya belum sampai di 70 persen, terus juga realisasi pendapatannya juga masih di angka 60 sekian persen ya,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar sisa waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. “Kita berharap sih dengan waktu yang masih tersisa ini bisa dimaksimalkan, tapi ini kan menjadi pembelajaran juga untuk kita Kalimantan Timur ke depan untuk realisasi pendapatan asli daerah dan juga untuk penyerapan anggaran seperti itu,” ujarnya.

Ananda menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD memang dipengaruhi mekanisme transfer dari pemerintah pusat serta waktu realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, proses penganggaran kerap menyesuaikan dinamika tersebut. “Bahwa kalau misalkan nanti ke depannya harus terus dilaksanakan aja langsung seperti itu, tapi kan juga memang anggaran kita ini masuknya transfer dari pusatnya terus juga masuk serapan realisasi dari PAD-nya itu kan memang ada waktu,” terangnya.

Agar pelaksanaan anggaran lebih efektif, ia menegaskan perlunya penyesuaian dan optimalisasi dalam setiap tahapan. “Jadi itu juga harus disesuaikan, itu juga harus bisa lebih optimal, lebih maksimal,” katanya.

Meskipun PAD Kaltim tercatat cukup tinggi dibanding provinsi lain, Ananda menilai kontribusi tersebut masih belum menggambarkan potensi sebenarnya. “Belum efektif, memang PAD kita cukup dari daerah lain, dari daerah provinsi lain kita cukup tinggi tapi menurut saya belum kalau di-breakdown dari sisi pendapatan kita dari sisi aset, BUMD, masih belum optimal, kita harus optimalkan lagi,” tegasnya.

Ia menyoroti potensi besar alur Sungai Mahakam yang setiap hari dilintasi komoditas bernilai tinggi. Menurutnya, alur tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan jika dikelola secara optimal. “Apalagi kita punya aset yang panjang dan lebar alur Sungai Mahakam, yang katanya setiap hari bolak-balik komoditinya bisa sampai triliunan, harusnya kan apa ini yang bisa Kalimantan Timur dapatkan dari situ,” ujarnya.

Ananda mengakui bahwa kewenangan pengelolaan alur sungai berada di pemerintah pusat, namun ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tetap dapat meningkatkan pemanfaatannya. “Memang kan kewenangannya kan pusat tapi kan kita bisa maksimalkan untuk provinsi Kalimantan Timurnya,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa DPRD telah melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperkuat langkah optimalisasi tersebut. “Maka itu kita kemarin sudah rapat dengan KSOP, Pelindo, MBS, yang berkepentingan satu lagi Dishub dan juga Komisi II,” jelasnya.

Melalui koordinasi tersebut, DPRD meminta seluruh pihak bekerja sama dalam meningkatkan kontribusi pendapatan dari aktivitas di alur Sungai Mahakam. “Kita minta rekan-rekan yang disebutkan tadi itu untuk bisa lebih memaksimalkan potensi alur sungai Mahakam untuk bisa memaksimalkan PAD kita di Kalimantan Timur ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika pendapatan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan, Kaltim seharusnya mampu menyediakan layanan publik gratis bagi masyarakat. “Harusnya bisa besar, harusnya semua bisa gratis sekolah, harusnya semua bisa gratis berobat, harusnya semua bisa gratis dari Kalimantan Timur,” ujarnya.

Menurutnya, potensi tersebut juga memungkinkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan merata. “Infrastruktur harusnya tidak ada kekurangan, kita punya aset yang luar biasa yang setiap harinya dilewati oleh ratusan, ya kayaknya ratusan, dengan membawa komoditas yang luar biasa harusnya dari sisi pendapatan Kalimantan Timur ini juga bisa lebih besar,” pungkasnya. []

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna

Bagikan:
Advertorial DPRD Kaltim