PARLEMENTARIA – Penurunan anggaran daerah secara drastis kembali menjadi sorotan di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemangkasan yang mencapai lebih dari Rp6 triliun dan penurunan proyeksi fiskal hingga sekitar 66 persen dinilai berpotensi menekan ruang gerak Pemerintah Provinsi Kaltim dalam menjalankan program pembangunan, termasuk program-program unggulan seperti jast pol dan gratis pol.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menjelaskan bahwa penurunan anggaran ini berdampak signifikan terhadap stabilitas fiskal daerah. Ia menyebutkan bahwa kondisi ini harus direspons dengan kehati-hatian agar tidak mengganggu program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Jadi ada pengurangan anggaran yang signifikan, yang berdampak terhadap fiskal daerah,” ujarnya seusai rapat paripurna ke-45, Sabtu (29/11/2025). Ia menambahkan bahwa nilai pemangkasan mencapai lebih dari Rp6 triliun. “Jadi kita turun sekitar 6 triliun, 6,6 jadi itu kan cukup besar,” katanya.
Pada kesempatan berbeda di hari yang sama, Hasanuddin juga menyoroti penurunan drastis pada proyeksi anggaran tahun 2026. “Jadi kalau kita lihat ada penurunan sekitar 66 persen, memang fiskal kita akan tertekan dengan penurunan hampir 66 sekian persen,” ujarnya.
Menurutnya, detail penyesuaian anggaran di masing-masing sektor sepenuhnya berada di tangan pemerintah provinsi sebagai penyusun program SKPD. “Nah yang mana yang diturunkan itu tentu kita bisa tanya kepada pemerintah, yang lebih memahami program-program SKPD kan, karena itu kan ada KPPAS-nya,” ungkapnya.
Meski demikian, ia memastikan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak boleh tersentuh pemangkasan. “Sehingga menurut kita dari pandangan fraksi itu pada pokoknya, intinya adalah efisiensi itu jangan mengurangi program-program yang menjadi program-program yang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tegasnya. Ia juga menambahkan, “Biasanya bangunan yang utama itu pendidikan, kesehatan, terus infrastruktur dasar itu biasanya nggak bisa diturunkan.”
Hasanuddin berharap program unggulan seperti jast pol dan gratis pol tetap dipertahankan karena memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas manusia. “Kalau bisa program jast pol dan gratis pol juga jangan terlalu besar dampaknya, karena fiskalnya agak besar, penurunan sampai 66%,” ucapnya.
Ia menegaskan kembali pentingnya menjaga kontribusi program tersebut terhadap pembangunan manusia. “Program pemerintah gratis pol dan jast pol itu adalah program-program unggulan yang ternyata juga berdampak terhadap pembangunan manusia, atau dikenal istilahnya index human development gitu loh,” ujarnya.
Sementara itu, APBD Kaltim tahun depan ditetapkan sebesar Rp15,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5 triliun dialokasikan untuk pembagian anggaran kepada kabupaten/kota. “Pembagian kepada daerah 10 kabupaten kota itu sekitar 5 triliun, berarti seberapa fiskal yang bisa digunakan, mungkin sekitar antara 3 atau 4 triliun,” jelasnya.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah diminta lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Program non-prioritas kemungkinan besar menunggu sisa pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berikutnya. “Saya kira memang agak tertekan fiskal kita, sehingga berkemungkinan yang prioritas-prioritas yang akan dilaksanakan dan yang non-prioritas mungkin akan dilihat hasil dari sisa silpa di tahun berikutnya,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna