JAKARTA – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kesehatan perempuan, khususnya bagi aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi tulang punggung pelayanan publik. Langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran Program Satu Juta Vaksin Kanker Serviks untuk ASN Perempuan, hasil kolaborasi Kementerian Kesehatan dan Korpri. Program ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi para ASN, tetapi juga keluarga mereka yang turut bergantung pada kondisi kesehatan para perempuan di rumah tangga.
Peluncuran program tersebut mendapat perhatian khusus dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Ia menilai kebijakan ini merupakan bentuk nyata penghargaan negara kepada para ASN yang bekerja di garis depan layanan publik.
“Saya bahagia karena pada HUT ke-54 Korpri ini, pemerintah memberikan perhatian pada aset paling berharga dalam pelayanan publik kesehatan para ASN. Satu juta vaksin yang diberikan berarti satu juta keluarga terlindungi, dan satu juta masa depan yang kita jaga,” ujar Dante di Jakarta, Senin (01/12/2025).
Dante menegaskan bahwa kanker serviks masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Penyakit yang disebabkan infeksi Human Papillomavirus (HPV) ini menyebabkan lebih dari 36 ribu kasus baru setiap tahunnya, dan sekitar 70 persen pasien datang pada stadium lanjut. Kondisi tersebut memperberat proses pengobatan sekaligus meningkatkan angka kematian.
Ia menjelaskan bahwa banyak perempuan yang kehidupannya berubah drastis setelah terdiagnosis. “Kita tahu bahwa ketika seorang perempuan terdiagnosis kanker serviks, hidupnya berubah total. Radiasi, kemoterapi, dan kontrol berkala menjadi keseharian yang melelahkan. Padahal kanker serviks dapat dicegah, salah satunya melalui vaksinasi HPV,” katanya.
Indonesia sendiri telah menetapkan target eliminasi kanker serviks pada 2030, dengan memastikan cakupan vaksinasi HPV mencapai minimal 90 persen pada anak perempuan dan laki-laki sebelum usia 15 tahun. Program vaksinasi khusus ASN perempuan ini disebut sebagai bagian dari percepatan target nasional tersebut.
Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar. Dante menyebutkan bahwa beredarnya disinformasi dan kesalahpahaman terkait vaksin HPV membuat sebagian masyarakat enggan menerima vaksin. “Kementerian Kesehatan memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk para ASN, untuk menghilangkan kesalahpahaman ini,” tegasnya.
Selain vaksinasi, pemerintah mendorong skrining dini kanker serviks menggunakan metode DNA HPV yang lebih akurat. Pemeriksaan ini disediakan gratis bagi perempuan berusia 30–69 tahun.
Komitmen perlindungan terhadap perempuan juga disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi.
“Dengan hampir 50 persen populasi Indonesia adalah perempuan, vaksinasi HPV menjadi strategi kunci untuk mewujudkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dukungan lain datang dari Kepala BPOM, Taruna Ikrar, yang mengingatkan tingginya tingkat kematian akibat kanker. “Angka ini sangat mengkhawatirkan, apalagi 57 persen anggota KORPRI adalah perempuan dan salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi adalah yang menyerang kaum hawa,” katanya.
Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan program vaksinasi massal ini merupakan investasi negara. “Menurut indikator UNDP, kesejahteraan dilihat dari pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, dan ekonomi yang stabil. Karena itu memastikan ASN sehat adalah investasi jangka panjang bangsa,” ucap Zudan.
Program Satu Juta Vaksin Kanker Serviks disebut akan terus diperluas ke berbagai daerah untuk mempercepat eliminasi kanker serviks sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan keluarga ASN di seluruh Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.