PARLEMENTARIA – Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, mengungkapkan bahwa hasil reses anggota dewan selama satu tahun yang dilaksanakan dalam tiga kali masa sidang pada dasarnya menunjukkan pola aspirasi masyarakat yang relatif serupa. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kaltim, Senin (01/12/2025) siang.
“Setahun tiga kali kita masa sidang untuk reses, sebenarnya kurang lebih semua rata-rata sama aja,” ujarnya.
Yenni menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh para legislator umumnya berfokus pada kebutuhan layanan dasar serta pembangunan infrastruktur. Menurutnya, permintaan yang paling sering disampaikan menyangkut kebutuhan instruktur, pendidikan, layanan kesehatan, perbaikan jalan, dan pembangunan jembatan. “Instruktur, pendidikan, kesehatan, jalanan baik, jembatan, rata-rata itu memang isinya dan rata-rata hampir semua fraksi kurang lebih sama, kalau didengerin tadi ya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa inti aspirasi masyarakat tetap tertuju pada penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. “Intinya kesehatan untuk masyarakat, pendidikan, infrastruktur, jalan, jembatan, dan bagaimana targetnya ekonomi meningkat,” tuturnya.
Yenni juga menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD Kaltim telah menyelesaikan agenda reses sesuai jadwal tanpa kendala berarti. “Alhamdulillah sudah 55 anggota sudah selesai semuanya, tidak ada yang tertunda, kita tutup akhir,” imbuhnya.
Terkait perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), ia menilai bahwa penyesuaian tersebut tidak secara langsung berpengaruh pada kinerja DPRD, namun memberikan dampak besar terhadap ruang fiskal pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan publik. “Sebenarnya kalau untuk TKD sendiri tidak berpengaruh, yang berdampaknya untuk ke DPRD kan tidak terlalu berpengaruh, berpengaruhnya sebenarnya ke masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa pengurangan anggaran hingga hampir Rp6 triliun memberikan konsekuensi signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. “Dari hasil yang berkurang lebih hampir 6 triliun itu pasti berpengaruh dampaknya,” ucapnya.
Meski begitu, Yenni tetap optimistis bahwa pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan mampu merumuskan langkah terbaik guna meminimalkan dampak pemangkasan anggaran tersebut. “Tapi dengan kebijakan pemerintahan yang baru dimaksud berserta teman-teman saya yakin dengan kebijakan-kebijakan ini akan ada solusi yang baik untuk masyarakat,” tutupnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Agnes Wiguna