JAKARTA – Peringatan keras kembali disampaikan DPR terkait kondisi hutan Indonesia yang makin rentan dan berdampak langsung pada meningkatnya bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah. Wakil Ketua Komisi IV DPR, Panggah Susanto, menilai situasi yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan hutan tidak dapat lagi dipandang sebelah mata. Ia menegaskan perlunya pembentukan panitia kerja (panja) khusus yang fokus pada penyelamatan hutan nasional.
“Saya kira perlu panja penyelamatan hutan. Hutan di Jawa juga sudah rusak menyebabkan banjir di mana-mana,” ujar Panggah saat dihubungi pada Selasa (02/12/2025). Menurutnya, kerusakan hutan di berbagai daerah sudah berada pada tahap mengkhawatirkan sehingga membutuhkan penanganan menyeluruh, bukan sekadar tindakan reaktif setiap kali bencana terjadi.
Komisi IV DPR disebut akan memulai langkah konkret dengan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Kehutanan pada Kamis (04/12/2025). Agenda tersebut diproyeksikan menjadi forum penting untuk meminta penjelasan resmi mengenai kondisi hutan di Indonesia, termasuk faktor-faktor yang memperparah banjir dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa.
“Pada hari Kamis tanggal 4 Desember Komisi IV akan RDP dengan Menhut untuk meminta keterangan lengkap terkait dengan bencana banjir dan kerusakan hutan yang menyebabkan banjir, tidak hanya di Sumatera tapi juga di tempat-tempat lain,” kata Panggah.
Bencana yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera beberapa hari terakhir memang menyita perhatian publik. Laporan resmi menyebut lebih dari 600 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor. Selain itu, temuan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir turut memicu dugaan maraknya aktivitas ilegal logging di hulu-hulu sungai.
Video mengenai gelondongan kayu yang berserakan dan hanyut terbawa arus deras viral di media sosial. Banyak warganet menilai kehadiran kayu-kayu berukuran besar itu sebagai indikasi pembalakan liar yang memperburuk risiko bencana. Meski pemerintah daerah masih menelusuri sumber kayu tersebut, peristiwa itu kembali mengingatkan publik akan pentingnya pengawasan hutan secara ketat.
Fenomena bongkahan kayu tidak hanya ditemukan di Sumatera Utara. Dilaporkan Antara pada Sabtu (29/11/2025), gelondongan kayu juga terlihat menumpuk di kawasan pantai Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kerusakan hutan tidak terjadi secara sporadis, melainkan berlangsung dalam skala yang lebih luas.
DPR menilai langkah mitigasi tidak cukup hanya dengan bantuan darurat atau penanganan pascabencana. Penyelamatan kawasan hutan harus dijadikan prioritas agar kejadian serupa tidak terus berulang. Dengan adanya panja, DPR berharap evaluasi dan kebijakan penyelamatan hutan dapat dilakukan lebih terstruktur dan berbasis data.
Situasi bencana yang terjadi di Aceh, Sumut, dan Sumbar menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sistem pengawasan lingkungan. Selain penindakan terhadap aktivitas ilegal, pemulihan ekosistem hutan dianggap menjadi kunci agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi ancaman banjir dan longsor setiap musim hujan tiba. []
Diyan Febriana Citra.