JAKARTA – Upaya memperkuat perekonomian daerah kembali mendapat sorotan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025, ia menekankan bahwa pemerintah daerah perlu lebih terbuka bekerja sama dengan pelaku usaha. Menurutnya, daerah hanya dapat berkembang bila mampu membangun ekosistem usaha yang dinamis, seimbang, dan memberi ruang tumbuh bagi sektor swasta.
Dalam forum yang mengangkat tema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, Mendagri meminta pemerintah daerah memaksimalkan fungsi kemitraan dengan Kadin. Ia menilai, asosiasi pengusaha tersebut dapat menjadi ujung tombak dalam mempercepat kegiatan ekonomi dan mendorong inovasi usaha di daerah.
“Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten [punya perwakilan], undang saja Kadin-nya datang,” ujarnya saat menyampaikan materi di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (01/12/2025).
Tito menyoroti masih banyak daerah yang belum mengoptimalkan potensi sektoralnya. Sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam dinilai memiliki ruang pengembangan yang luas, tetapi belum dikelola secara strategis dari perspektif bisnis. Padahal, Indonesia memiliki kekuatan demografis dan kekayaan alam yang dapat menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang.
“Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main [kekayaannya], dan belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia,” jelasnya.
Menurut Mendagri, kepala daerah perlu memiliki pola pikir kewirausahaan. Bila kemampuan tersebut belum terbentuk, ia menilai kolaborasi dengan Kadin menjadi solusi yang efektif. Melalui dialog bersama pelaku usaha, pemerintah daerah dapat menemukan peluang pendapatan baru, menyusun langkah pengembangan ekonomi, hingga menyusun strategi peningkatan PAD secara lebih kreatif.
“Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” tambahnya.
Dalam paparannya, Tito turut menyinggung keberhasilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif saat pandemi Covid-19. Ia menyebut kekuatan UMKM dan keberanian membuat regulasi pro-usaha menjadi kunci stabilitas ekonomi provinsi tersebut.
“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran Covid, data ini penting sekali,” ujarnya.
Lebih jauh, Mendagri mengingatkan bahwa banyak daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat. Kondisi tersebut diperburuk oleh tingginya beban belanja pegawai dan operasional. Karena itu, penciptaan ekosistem usaha yang kondusif dinilai penting untuk memperluas basis ekonomi daerah.
Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah memperbaiki layanan perizinan. Ia menilai Mal Pelayanan Publik (MPP) terbukti mampu menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha.
“Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” tandasnya.
Melalui pesan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa kehadiran pelaku usaha tidak cukup hanya sebagai penopang ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. []
Diyan Febriana Citra.