JAKARTA – Upaya pemerintah menata kembali skema pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB/Whoosh) memasuki tahap pembahasan intensif. Rabu pagi (03/12/2025), Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Rosan tiba di Gedung Djuanda sekitar pukul 09.52 WIB, menjadi salah satu tamu pertama yang diterima di awal jadwal kerja menteri pada hari itu.
Pertemuan tersebut diwarnai pembahasan mengenai penyelesaian pembayaran utang proyek KCIC Whoosh kepada pihak China. Rosan menyampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan bertujuan menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan sebelum finalisasi skema pembayaran dilakukan.
“Kita bersama-sama untuk penyelesaian KCIC Whoosh, kita diskusikan, karena kita kan di dalamnya harus sama, kemudian baru kita bicara keluarnya, timetable juga sudah tentukan, dan juga hal-hal lain yang memang kita diskusikan,” ujar Rosan.
Rosan menegaskan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah sepenuhnya mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa berbagai opsi pembayaran masih dirinci lebih jauh agar pelaksanaan teknis di lapangan berjalan efektif.
“Nanti kita akan detailkan lagi, tapi semua yang kita lakukan ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, yang diberikan kepada kami berdua, tapi kita lebih bicara lagi details-nya, supaya nanti implementasinya bisa berjalan dengan baik dan benar, itu aja,” ucapnya.
Selain persoalan KCIC, pertemuan Rosan dan Menkeu juga mencakup diskusi mengenai pengembangan Danantara dalam kerangka kebijakan fiskal serta perpajakan. Rosan menyebut bahwa penguatan aspek fiskal menjadi kunci untuk memastikan keberlangsungan operasional dan investasi Danantara ke depan.
“Juga hal-hal lain yang memang kita diskusikan, bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakan seperti apa,” katanya.
Sebelumnya, Rosan telah mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi operasional kereta cepat. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah pemberlakuan Public Service Obligation (PSO) untuk KCJB, sebuah hal yang sebelumnya tidak diterapkan pada moda transportasi tersebut. PSO merupakan bentuk subsidi pemerintah yang diberikan untuk menjamin layanan publik sekaligus menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat.
“Kan tadi sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi memang Public Service Obligation-nya, yang ditanggung pemerintah, dan juga ada saranannya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan pada kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan, Kamis (05/11/2025).
Ia menambahkan bahwa skema ini masih dalam tahap pematangan bersama sejumlah kementerian dan BUMN terkait. Meski begitu, pemerintah dipastikan akan hadir dalam pembiayaan infrastruktur transportasi massal, sesuai mandat regulasi.
“Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk sarananya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya,” jelas Rosan.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan keberlanjutan proyek kereta cepat, baik dari sisi finansial maupun pelayanan publik, di tengah tuntutan efisiensi dan keberlanjutan anggaran negara. []
Diyan Febriana Citra.