JAKARTA – Suasana ruang rapat Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan tampak lebih sibuk dari biasanya pada Kamis (04/12/2025), ketika Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni hadir untuk mengikuti rapat kerja membahas penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Agenda ini menjadi perhatian publik mengingat tingginya jumlah korban serta dampak kerusakan yang ditimbulkannya.
Raja Juli tiba sekitar pukul 13.27 WIB, mengenakan batik hitam bermotif colekat. Dengan membawa beberapa berkas, ia sempat menyalami sejumlah peserta rapat sebelum duduk di tempat yang telah disiapkan. Para pewarta yang memadati sisi ruangan tak melewatkan momen tersebut dan segera mengabadikannya. Pada kesempatan itu, Raja Juli bahkan sempat menunjuk tumbler yang terletak di meja rapat, seakan memastikan semua kebutuhan teknis telah siap sebelum pembahasan dimulai.
Tak lama kemudian, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto memasuki ruangan. Keduanya berjabat tangan, menandai dimulainya agenda rapat yang telah lama dijadwalkan. Rapat ini menjadi forum penting untuk menggali langkah-langkah strategis pemerintah dalam menghadapi bencana yang merenggut ratusan nyawa serta merusak berbagai fasilitas publik.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 770 jiwa.
“Secara total korban meninggal yang tervalidasi 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam jumpa pers virtual, Rabu (03/12/2025).
Rinciannya, Aceh mencatat 277 korban meninggal, Sumatera Utara 299 jiwa, dan Sumatera Barat 194 jiwa. Sementara jumlah korban hilang masing-masing tercatat 193 orang di Aceh, 159 orang di Sumatera Utara, dan 111 orang di Sumatera Barat.
Selain menelan korban jiwa, bencana ini juga menimbulkan kerusakan parah pada permukiman. Data Pusdatin BNPB mencatat 3.300 rumah rusak berat, 2.100 rumah rusak sedang, dan 4.900 rumah rusak ringan. Fasilitas umum pun tak luput dari dampak, termasuk sejumlah jembatan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan. Disebutkan, 45,48 persen jembatan mengalami kerusakan, disusul fasilitas pendidikan sebesar 32,92 persen, tempat ibadah 20,21 persen, dan fasilitas kesehatan 1,38 persen.
Sementara itu, total masyarakat terdampak mencapai 3,2 juta jiwa, terdiri dari 1,6 juta warga di Sumatera Utara, 1,5 juta di Aceh, dan 140.500 di Sumatera Barat. Angka tersebut berasal dari 50 kabupaten yang dilanda bencana dan terus diperbarui seiring proses pendataan di lapangan.
Rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan menjadi salah satu tahapan evaluasi awal untuk memastikan koordinasi penanganan berjalan baik, sekaligus melihat kembali kesiapan mitigasi bencana di daerah-daerah rawan. Pemerintah dan DPR berkomitmen memperbaiki sistem respons darurat serta pemulihan jangka panjang, mengingat skala bencana kali ini dinilai sebagai salah satu yang terbesar dalam satu dekade terakhir. []
Diyan Febriana Citra.