SEOUL — Gelombang skandal yang melibatkan Gereja Unifikasi kembali mengguncang dunia politik Korea Selatan. Kali ini, Menteri Kelautan Korea Selatan, Chun Jae Soo, memilih mundur dari jabatannya setelah muncul tuduhan bahwa ia menerima dana ilegal serta barang mewah dari organisasi keagamaan kontroversial tersebut. Keputusan itu diumumkannya pada Kamis (11/12/2025) waktu setempat, menambah daftar panjang pejabat yang terseret dalam kasus yang turut menyeret mantan Ibu Negara Kim Keon Hee.
Gereja Unifikasi selama bertahun-tahun dikaitkan dengan isu perdagangan pengaruh dan aktivitas politik tidak transparan. Organisasi yang dikenal dengan penyelenggaraan pernikahan massal itu kembali diperiksa lantaran diduga menyalurkan sumbangan ilegal kepada Kim Keon Hee. Kasus tersebut berkembang menjadi salah satu skandal politik terbesar di Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir.
Situasi politik Korea Selatan sendiri masih dibayangi gejolak pascapenggulingan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, suami Kim. Yoon dilengserkan pada April dan kini menjalani hukuman penjara atas pemberlakuan darurat militer singkat yang menimbulkan kekacauan nasional pada Desember 2024. Kepemimpinan negara kini berada di tangan Presiden Lee Jae Myung, yang memenangi pemilu dini pada Juni 2025.
Dalam laporan terbarunya, sejumlah media lokal mengungkap bahwa dugaan aliran dana dari Gereja Unifikasi tak hanya menyentuh kubu konservatif, tetapi juga diduga mengalir kepada beberapa anggota parlemen dari partai penguasa yang menaungi Presiden Lee. Sorotan terhadap hubungan politisi dan kelompok keagamaan tersebut pun kian tajam.
Di tengah tekanan itulah nama Chun Jae Soo muncul. Mantan anggota parlemen itu dituduh menerima uang tunai sebesar 30 juta won sekitar Rp340 juta serta dua jam tangan mewah antara tahun 2018 dan 2020. Tuduhan ini pertama kali disampaikan oleh Yun Young Ho, mantan pimpinan kantor pusat Gereja Unifikasi, yang memberikan kesaksian kepada penyidik tahun lalu.
Menanggapi tuduhan tersebut, Chun akhirnya menyatakan sikap. “Sebagai seorang pejabat publik, mengundurkan diri dari jabatan menteri dan memberikan tanggapan secara langsung adalah perilaku yang tepat,” ujarnya di hadapan wartawan. Ia membantah melakukan pelanggaran hukum namun menegaskan bahwa langkah mundur diambil agar roda pemerintahan tetap berjalan “tanpa hambatan”.
Keputusan Chun muncul hanya sehari setelah Presiden Lee memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan hubungan ilegal antara politisi dan kelompok keagamaan tertentu yang secara luas dipahami sebagai merujuk pada Gereja Unifikasi. Presiden Lee menegaskan, “Sama seperti individu-individu yang menghadapi sanksi atas tindak kejahatan, perusahaan dan yayasan juga harus dibubarkan jika mereka melakukan tindakan yang melanggar konstitusi dan hukum, serta menuai kecaman publik.”
Gereja Unifikasi, didirikan pada 1954 oleh Moon Sun Myung, mengklaim memiliki sekitar tiga juta pengikut di seluruh dunia. Organisasi ini juga memiliki jaringan bisnis luas di sektor konstruksi, makanan, media, hingga pendidikan. Belakangan, sorotan terhadap gereja tersebut meningkat seiring tindakan pemerintah Jepang yang memproses pembubarannya, terutama setelah pelaku penembakan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe menyatakan dendam terhadap gereja itu sebagai motif serangannya. []
Diyan Febriana Citra.