JAKARTA – Aktivitas koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha kembali mengemuka pagi ini. Sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya memperkuat dialog terkait berbagai persoalan yang dianggap menghambat kinerja sektor industri.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya N. Bakrie, tampak memimpin rombongan tersebut. Ia hadir bersama perwakilan dari industri besi dan baja, tekstil, serta alas kaki tiga sektor manufaktur yang tengah menghadapi tekanan kompetisi global, mulai dari lonjakan impor hingga tingginya biaya produksi. Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Kadin untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada kementerian yang memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan fiskal.
Anindya menjelaskan bahwa agenda utama kedatangan mereka adalah untuk berdiskusi mengenai berbagai isu yang selama ini menjadi sorotan dunia usaha.
“Ngobrol aja debottlenecking insentif dan lain-lain tapi meeting dulu kali ya,” ujarnya saat tiba di kantor Kemenkeu.
Pertemuan tersebut dilakukan sejalan dengan intensitas kerja Purbaya di Kelompok Kerja (Pokja) Debottlenecking, yang berada di bawah Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Pokja ini dibentuk untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan usaha, terutama yang berkaitan dengan perizinan, logistik, serta kebijakan fiskal dan nonfiskal.
Dalam sebuah kesempatan sebelumnya, Purbaya menegaskan bahwa pengusaha diperbolehkan menyampaikan langsung segala bentuk kendala usaha yang mereka hadapi. Bahkan, ia memastikan dirinya akan memimpin langsung sidang debottlenecking setiap pekan.
“Bapak-bapak dan ibu-ibu para pelaku bisnis kalau ada hambatan di bisnis anda lapor dan kami sediakan, saya sudah menyediakan satu hari penuh memimpin sidang debottlenecking,” kata Purbaya dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025, 3 Desember 2025 lalu.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa mekanisme ini bukan kali pertama ia terlibat dalam proses penyederhanaan regulasi. Saat masih menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi periode 2018–2020, ia telah menjalankan peran serupa dalam menyelesaikan persoalan birokrasi yang menghambat investasi.
Kunjungan Kadin ke Kemenkeu pagi ini mencerminkan upaya dunia usaha untuk memastikan agar proses debottlenecking berjalan efektif. Dengan tekanan ekonomi global yang masih tinggi dan tantangan internal seperti ketergantungan impor bahan baku, biaya energi, serta persaingan harga, koordinasi dengan pemerintah menjadi semakin penting.
Para pelaku usaha berharap kebijakan yang dibuat pemerintah mampu memberikan kepastian dan mempercepat perbaikan iklim investasi. Sementara itu, Purbaya sebelumnya berjanji akan mengawal langsung setiap laporan yang masuk agar dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme sidang Pokja Debottlenecking. []
Diyan Febriana Citra.