JAKARTA – Polemik mengenai penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) memasuki fase baru setelah Ketua Umum Pengurus Besar NU (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali menegaskan posisi organisasinya terkait syarat pelaksanaan forum tertinggi tersebut. Dalam pernyataannya di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (11/12/2025), ia menekankan bahwa Muktamar, baik dipercepat maupun digelar sesuai jadwal normal, hanya dapat berlangsung jika dua unsur pimpinan utama berada dalam posisi memimpin.
“Tidak ada masalah muktamar mau cepat atau lambat, tapi syarat harus dipenuhi, yaitu muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya. Ia menambahkan bahwa tidak terpenuhinya syarat tersebut akan membuat pelaksanaan Muktamar dinilai cacat hukum. “Kalau cuma salah satu, tidak mungkin bisa dilaksanakan muktamar. Itu masalahnya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mengemuka di tengah dinamika internal PBNU beberapa pekan terakhir, termasuk adanya keputusan rapat pleno yang menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Langkah itu dipandang sebagian pihak sebagai pemicu ketegangan baru, mengingat Gus Yahya sebelumnya menyatakan bahwa pemberhentian dan penunjukan Ketum hanya bisa dilakukan melalui forum tertinggi, bukan rapat pleno.
Di tengah suasana penuh ketidakpastian, Gus Yahya mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas organisasi dan mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur islah. Ia berharap agar seluruh struktur PBNU berada dalam satu barisan, khususnya ketika mempersiapkan Muktamar yang menjadi agenda penting organisasi.
“Mari kita persiapkan muktamarnya bersama-sama. Mau cepat, mari. Mau besok pagi kalau sanggup ya mari. Yang penting muktamar ini benar. Jangan muktamar yang timpang, yang cacat, yang kurang sempurna,” ujarnya.
Sementara itu, kepengurusan PBNU yang kini dipimpin KH Zulfa Mustofa menjadwalkan rapat gabungan pada Sabtu (13/12/2025). Forum tersebut direncanakan membahas berbagai isu strategis, termasuk penentuan waktu Muktamar NU 2026.
“Untuk Muktamar tanggal berapa? Masih belum. Kita akan bahas di hari Sabtu besok. Hari Sabtu besok kita akan bahas di rapat gabungan,” kata Rais Syuriah PBNU, M Nuh.
Menurut Nuh, Rais Aam telah memberikan arahan agar Muktamar 2026 tidak digelar pada akhir tahun. Hal ini merujuk pada Muktamar sebelumnya di Lampung yang dilaksanakan pada akhir Desember akibat penundaan selama masa pandemi Covid-19.
“Muktamar yang InsyaAllah akan dilaksanakan di 2026. Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa penjadwalan kali ini bukan percepatan, melainkan pengembalian siklus organisasi seperti sediakala. “Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji sudah bisa kita lakukan,” sambungnya.
Ketegangan internal PBNU hingga kini masih menjadi perhatian publik, terutama karena keputusan strategis mengenai Muktamar dapat menentukan arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. Di tengah situasi tersebut, seruan untuk menjaga soliditas dan mengedepankan mekanisme organisasi kembali menjadi sorotan utama. []
Diyan Febriana Citra.