JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi lanjutan untuk menjaga kesinambungan hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) di tengah mencuatnya isu potensi gagalnya kesepakatan perdagangan bilateral. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan memimpin delegasi Indonesia bertolak ke AS pada pekan depan guna menuntaskan proses akhir perjanjian yang telah dirundingkan sejak pertengahan tahun.
Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya finalisasi dokumen kerja sama dagang yang selama ini dibahas kedua negara. Airlangga menegaskan bahwa agenda utama perjalanan tersebut adalah merampungkan proses legal drafting sesuai target yang telah disepakati bersama. Pemerintah Indonesia menargetkan dokumen tersebut dapat diselesaikan pada Desember 2025, sejalan dengan kesepakatan yang tertuang dalam joint statement Indonesia-AS pada 22 Juli lalu.
“Nama dokumennya [dokumen kesepakatannya] ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Airlangga menjelaskan, kesepakatan tersebut diharapkan menjadi fondasi hukum baru yang memperkuat hubungan dagang Indonesia dan AS, khususnya dalam konteks kebijakan tarif dan perdagangan timbal balik. Ia juga menepis anggapan bahwa negosiasi tersendat akibat persoalan substansial, termasuk isu hambatan non-tarif yang selama ini kerap disorot dalam pembahasan perdagangan internasional.
“Non-tariff barrier tinggal ditulis saja. Yang jadi masalah [saat ini] karena belum ditandatangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Airlangga memastikan bahwa kesepakatan pada tingkat tertinggi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump telah tercapai dan tidak lagi memerlukan perundingan ulang. Ia menegaskan bahwa kesepakatan politik tersebut telah menjadi bagian dari pernyataan bersama kedua kepala negara.
“Itu sudah bagian dari joint statement [22 Juli] kemarin. Harapannya kita bisa selesaikan perundingan legal drafting-nya di bulan Desember ini,” tegas Airlangga.
Keputusan melakukan finalisasi langsung di Washington DC diambil setelah Airlangga menggelar pertemuan virtual dengan pejabat Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative/USTR) pada Kamis malam (11/12/2025). Pertemuan tersebut menjadi sarana klarifikasi menyusul laporan media internasional yang menyebut kesepakatan dagang RI-AS berada dalam kondisi tidak pasti.
Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa kesepakatan dagang yang diumumkan pada Juli 2025 terancam batal setelah Indonesia disebut menarik kembali sejumlah komitmen awal. Seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya menyatakan, “Mereka [Indonesia] menarik kembali apa yang kami sepakati pada Juli.”
Dalam pengumuman Juli lalu, Indonesia disebut sepakat menghapus tarif atas lebih dari 99 persen produk asal AS dan mengurangi hambatan non-tarif bagi perusahaan AS. Sebagai imbalannya, AS berencana membatalkan kenaikan tarif atas produk Indonesia dan menurunkannya menjadi 19 persen dari sebelumnya 32 persen.
Namun, pengamat menilai isu hambatan non-tarif dan perdagangan digital menjadi tantangan utama. Peneliti CSIS Riandy Laksono menilai persoalan ini sudah dapat diperkirakan sejak awal perundingan.
“Titik masalahnya ada pada negosiasi regulasi NTM, termasuk digital product [produk digital]. Tarif impor Indonesia untuk produk AS sebenarnya sudah banyak yang rendah, jadi bottleneck [penghambat] utama bukan di sana,” ujarnya.
Riandy menambahkan bahwa ketergantungan Indonesia pada instrumen non-tarif sebagai proteksi industri membuat ruang kompromi menjadi terbatas. Menurutnya, reformasi kebijakan non-tarif memiliki konsekuensi luas, baik secara teknis maupun politis, karena perubahan regulasi tersebut akan berdampak pada seluruh mitra dagang.
“Kita ini negara di Asean dengan NTM paling exhaustive. Terlalu banyak yang harus diubah dan direlakan jika ingin memenuhi standar AS,” tutupnya. []
Diyan Febriana Citra.