JAKARTA — Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menunjukkan sinyal kuat kesiapan sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Salah satu indikatornya adalah rencana Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang disebut berpeluang mulai berkantor di IKN pada 2026. Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam sebuah kegiatan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (12/12/2025).
Rencana tersebut muncul seiring hampir rampungnya pembangunan tahap pertama IKN. Basuki mengungkapkan bahwa fase awal pembangunan kawasan inti pemerintahan telah mencapai sekitar 97 persen. Menurutnya, sejumlah infrastruktur utama sudah memasuki tahap akhir penyelesaian dan ditargetkan tuntas pada penghujung tahun ini.
“Itu sudah sekitar 97 persen. Akhir tahun ini selesai semua karena hanya tinggal masjid dan kantor wakil presiden, itu sudah akan selesai semua,” ucap Basuki.
Ia menjelaskan bahwa selain gedung kantor Wakil Presiden, pembangunan fasilitas pendukung lain juga terus dikebut. Sejumlah infrastruktur publik seperti sekolah dan pasar ditargetkan rampung pada Desember 2025. Keberadaan fasilitas tersebut dinilai penting untuk menunjang aktivitas pemerintahan sekaligus kehidupan masyarakat yang mulai bermukim dan beraktivitas di kawasan IKN.
Khusus terkait kantor Wakil Presiden, Basuki memastikan bahwa penyelesaian fisik bangunan akan selesai sesuai jadwal. Setelah proses konstruksi rampung, tahapan selanjutnya hanya mencakup pengisian interior dan perabotan kantor.
“(Kantor wapres di IKN) Akhir Desember ini jadi. Tinggal nanti ngisi furniture-nya,” ungkapnya.
Rampungnya kantor Wakil Presiden menjadi salah satu penanda penting kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan nasional. Keberadaan gedung tersebut membuka peluang dimulainya aktivitas kenegaraan secara bertahap di IKN, tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional.
Basuki juga mengungkapkan bahwa dirinya mendengar adanya ketertarikan Wakil Presiden Gibran untuk mulai berkantor di IKN pada 2026. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Wakil Presiden dan akan disesuaikan dengan pertimbangan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.
“Beliau punya keinginan gitu (2026 berkantor di IKN) saya dengar,” pungkasnya.
Jika rencana tersebut terealisasi, kehadiran Wakil Presiden di IKN akan menjadi tonggak penting dalam proses transisi pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara. Langkah ini juga dipandang sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah dalam melanjutkan pembangunan dan penguatan fungsi IKN sebagai ibu kota negara.
Selain aspek fisik, kesiapan sumber daya manusia, sistem pendukung pemerintahan, serta konektivitas antarkawasan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah berharap, dengan selesainya pembangunan tahap awal, IKN dapat mulai menjalankan peran strategisnya secara bertahap sebelum berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan nasional. []
Diyan Febriana Citra.