JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti ketimpangan sosial sebagai tantangan struktural yang masih membayangi Ibu Kota. Di tengah berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan tren perbaikan, ia menilai ketimpangan pendapatan yang tercermin dari gini ratio masih menjadi pekerjaan rumah serius yang harus ditangani secara konsisten dan lintas kebijakan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri Konferensi Daerah V DPD Persatuan Alumni GMNI Jakarta Raya di Balai Kota Jakarta, Sabtu (13/12/2025). Dalam forum itu, ia menegaskan komitmennya untuk menjaga prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan sosial.
“Dalam kepemimpinan yang saya pimpin, terutama hal yang berkaitan dengan untuk menjaga prinsip bahwa persoalan Jakarta salah satu yang serius adalah persoalan gini ratio atau kemiskinan,” ucap Pramono.
Pramono memaparkan bahwa sejumlah indikator ekonomi makro Jakarta justru memperlihatkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi bergerak positif, inflasi relatif terkendali, angka kemiskinan menurun, dan tingkat pengangguran menunjukkan perbaikan. Namun, capaian tersebut belum diikuti oleh penurunan gini ratio.
“Karena hampir semua indikasi, apakah itu pertumbuhan ekonomi, inflasi, kemiskinan, kemudian juga pengangguran, mengalami perbaikan, tapi gini ratio-nya enggak,” kata Pramono.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan struktur ekonomi Jakarta yang unik. Sebagai pusat bisnis, jasa, dan keuangan nasional, Jakarta menjadi magnet bagi akumulasi modal dan kekayaan. Hal itu, di satu sisi, mendorong pertumbuhan ekonomi; namun di sisi lain, memperlebar jurang antara kelompok berpendapatan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kenapa? Artinya orang kaya di Jakarta ini memang banyak banget,” kata dia.
Dari sudut pandang kebijakan, Pramono menilai penanganan ketimpangan tidak bisa mengandalkan satu instrumen semata. Diperlukan kombinasi kebijakan yang menyasar peningkatan pendapatan kelompok rentan, perluasan akses layanan dasar, serta penciptaan kesempatan ekonomi yang lebih merata. Ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta berdampak langsung pada kesejahteraan warga di lapisan bawah dan menengah.
Karena itu, isu gini ratio kerap ia angkat dalam berbagai kesempatan resmi maupun forum publik. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga fokus seluruh perangkat daerah agar tidak terjebak pada capaian angka-angka makro semata.
“Kenapa ini saya selalu dalam berbagai acara saya ingatkan, karena saya pengen betul bahwa gini ratio di Jakarta itu menurun,” ungkap Pramono.
Ia berharap, selama masa kepemimpinannya, arah kebijakan Pemprov DKI dapat menghasilkan perubahan nyata dalam menekan ketimpangan. Pramono menilai keberhasilan pembangunan Jakarta ke depan tidak hanya diukur dari laju pertumbuhan atau besarnya investasi, melainkan juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh warga. Dengan demikian, Jakarta diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai kota global, tetapi juga menjadi kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. []
Diyan Febriana Citra.