PARLEMENTARIA – Rendahnya serapan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir November 2025 memicu perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Kondisi tersebut dinilai berisiko memperlambat pemerataan layanan pendidikan, khususnya di wilayah yang selama ini masih tertinggal dari sisi fasilitas dan akses sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menyampaikan bahwa anggaran pendidikan seharusnya menjadi instrumen utama untuk memperkuat layanan dasar masyarakat. Ketika realisasi anggaran berjalan lambat, manfaat yang diharapkan tidak segera dirasakan oleh publik.
“Anggaran itu bukan sekadar angka. Itu amanah yang harus diwujudkan menjadi manfaat nyata untuk masyarakat,” tegas Fuad, Kamis (27/11/2025).
Menurut Fuad, masalah ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Lambannya pelaksanaan program berimbas langsung pada kualitas pendidikan, terutama bagi siswa di daerah terpencil yang sangat bergantung pada kehadiran negara melalui program pendidikan.
Ia meminta Disdikbud Kaltim lebih cermat dalam menyusun prioritas program. Fokus, kata dia, harus diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat, seperti pemerataan sekolah, peningkatan sarana prasarana, dan kemudahan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
“Kami ingin Disdikbud menyusun program yang tepat sasaran. Warga di daerah pinggiran juga perlu akses pendidikan yang layak,” ujarnya.
Fuad juga mengingatkan bahwa percepatan realisasi anggaran sejalan dengan visi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud serta kebijakan pemerintah pusat yang menempatkan pendidikan sebagai sektor strategis. Program Gratispol dan Jospol disebut sebagai bukti nyata komitmen tersebut.
“Program Gratispol dan Jospol menjadi bukti bahwa Pemprov memprioritaskan pendidikan. Tinggal bagaimana OPD pelaksana menjalankannya secara maksimal,” katanya.
Di lapangan, persoalan klasik berupa keterbatasan SMA Negeri kembali menjadi sorotan. Banyak siswa terpaksa menempuh perjalanan jauh setiap hari karena sekolah negeri belum tersedia secara merata.
“Ini keluhan yang berulang. Sekolah masih belum merata, baik di Samarinda maupun Balikpapan,” ungkap Fuad.
Ia menilai, jika persoalan ini terus berulang tanpa solusi konkret, maka kesenjangan akses pendidikan akan semakin lebar. Oleh karena itu, Disdikbud Kaltim diminta lebih responsif terhadap kondisi faktual dan mempercepat langkah perbaikan.
“Harapan masyarakat sederhana. Mereka ingin anak-anaknya mendapat pendidikan yang baik dan bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi,” pungkasnya. []
Penulis: Muhammaddong | Penyunting: Agnes Wiguna