JAKARTA – Pemerintah memastikan kebijakan subsidi dan kompensasi listrik bagi masyarakat tetap berjalan sesuai rencana tanpa membebani keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Dalam laporannya, Bahlil memaparkan bahwa total realisasi anggaran subsidi dan kompensasi listrik sepanjang 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp 210 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjaga keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan pemulihan nasional.
“Dari total subsidi listrik antara subsidi dan kompensasi untuk 37 golongan, sebanyak 24 golongan menerima subsidi dan 13 golongan menerima kompensasi. Totalnya kurang lebih sekitar Rp210 triliun untuk subsidi dan kompensasi listrik pada 2025,” ujar Bahlil dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan, kebijakan subsidi dan kompensasi listrik mencakup berbagai kelompok pelanggan, mulai dari rumah tangga berpenghasilan rendah, pelaku usaha kecil, hingga sektor-sektor tertentu yang dianggap strategis. Skema ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan kelistrikan nasional.
Bahlil juga menambahkan bahwa dalam total anggaran tersebut telah termasuk alokasi dana untuk program diskon tarif listrik yang menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah. Diskon ini diberikan selama tiga bulan, yakni Maret, April, dan Mei 2025, dengan total anggaran sekitar Rp 12 triliun.
“Sebagaimana yang sudah diputuskan oleh Bapak Menko Perekonomian waktu itu,” katanya.
Menurut Bahlil, kebijakan diskon tarif listrik tersebut merupakan instrumen penting untuk mendorong aktivitas ekonomi, khususnya di tingkat rumah tangga dan usaha mikro kecil. Dengan beban biaya listrik yang lebih ringan, diharapkan konsumsi masyarakat dapat terjaga dan roda perekonomian tetap bergerak.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa besaran subsidi dan kompensasi listrik tersebut masih berada dalam koridor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga disiplin fiskal meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan pemulihan pascabencana.
“Ini masih on the track. Belum ada perubahan atau penambahan anggaran, masih sesuai dengan batasan APBN,” tegasnya.
Selain membahas soal anggaran, Menteri ESDM juga melaporkan kondisi terkini pasokan listrik di sejumlah wilayah yang terdampak bencana, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya pemulihan terus dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Untuk wilayah Banda Aceh, Bahlil menyebut pasokan listrik saat ini baru mencapai sekitar 60 megawatt (MW) dari total kebutuhan sebesar 110 MW. Artinya, masih terdapat kekurangan daya yang harus segera dipenuhi.
“Artinya, masih ada kekurangan sekitar 50 MW,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemulihan pasokan listrik sangat bergantung pada penyelesaian jaringan gardu induk yang saat ini progresnya telah mencapai 80 hingga 90 persen. Pemerintah menargetkan pekerjaan tersebut dapat rampung dalam waktu dekat agar sistem kelistrikan kembali stabil.
“Jika gardu induk sudah rampung, aliran listrik dari sistem Arun-Bireuen bisa kembali masuk secara normal. Dengan begitu, transmisi kelistrikan jalur Sumatera akan kembali terkoneksi sepenuhnya dengan sistem kelistrikan Aceh,” tutupnya. []
Diyan Febriana Citra.