JAKARTA – Upaya mempercepat pembangunan di Tanah Papua kembali ditegaskan pemerintah pusat melalui penguatan peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai keberadaan komite tersebut menjadi instrumen strategis untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan selaras serta saling mendukung.
Dalam rapat koordinasi bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan para gubernur serta bupati/wali kota se-Papua, Tito menekankan pentingnya harmonisasi lintas sektor dan lintas wilayah. Rapat tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (15/12/2025), sebagai bagian dari persiapan pertemuan para kepala daerah Papua dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Menurut Tito, percepatan pembangunan di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri. Banyaknya program yang digulirkan kementerian dan lembaga memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat agar tidak terjadi tumpang tindih, ketimpangan, maupun pemborosan anggaran. Dalam konteks inilah Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua memainkan peran penting.
“Selasa (16/12/2025), pukul 15.00, Bapak Presiden akan memberikan arahan terkait langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (16/12/2025).
Tito menegaskan bahwa komite tersebut tidak bersifat operasional dan tidak mengambil alih kewenangan kepala daerah. Sebaliknya, komite berfungsi sebagai penghubung dan penguat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus sebagai wadah penyampaian aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.
“Bapak-bapak kepala daerah dapat memanfaatkan komite ini untuk menyampaikan hal-hal penting, terutama jika terdapat keterbatasan di daerah yang membutuhkan dukungan,” ucap Tito.
Ia menjelaskan, Komite Eksekutif juga bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Otsus Papua serta menyusun laporan berkala kepada Presiden mengenai capaian dan kendala di lapangan. Laporan tersebut mencakup program yang dijalankan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Papua.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur harus menjadi fokus utama percepatan pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan infrastruktur berisiko tidak terhubung dengan kebutuhan masyarakat, sehingga manfaatnya tidak optimal.
“Program-program antardaerah, baik antarprovinsi maupun antara provinsi dengan kabupaten/kota, harus sinkron agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan. Inilah tujuan percepatan pembangunan Papua,” jelas Tito.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa arah pembangunan Papua ke depan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Ia menilai pendekatan berbasis kampung menjadi kunci untuk memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua.
Velix juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan komitmennya terhadap percepatan pembangunan di Papua.
“Papua adalah masa depan ekonomi, masa depan pangan dan energi, sekaligus pintu gerbang kawasan Pasifik. Karena itu, percepatan pembangunan masyarakat Papua merupakan wujud keadilan sosial di Indonesia,” imbuh Velix.
Dalam pertemuan tersebut, Velix didampingi oleh sembilan anggota Komite Eksekutif lainnya, yakni Ribka Haluk, John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juarson Estrella Sihasale. Kehadiran para tokoh ini diharapkan mampu memperkuat sinergi kebijakan Otsus Papua demi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.