KAIRO – Pemerintah Mesir menilai proses menuju fase lanjutan dari rencana damai Gaza mulai menunjukkan perkembangan yang lebih konkret. Optimisme tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, yang menyebut bahwa transisi menuju fase kedua dari rencana damai tersebut berpotensi dimulai paling cepat pada Januari 2026. Pernyataan ini disampaikan Abdelatty dalam konferensi pers yang digelar di Kairo, Minggu (21/12/2025).
Menurut Abdelatty, fase kedua menjadi tahap krusial dalam keseluruhan upaya perdamaian Gaza karena akan menentukan arah pengelolaan wilayah serta stabilitas keamanan jangka menengah hingga panjang.
“Kami berharap pemberlakuan fase kedua serta pengerahan komite Palestina untuk mengelola Jalur Gaza dan upaya pengerahan pasukan stabilisasi internasional akan diumumkan pada Januari,” kata Abdelatty.
Rencana damai Gaza yang dimaksud merupakan inisiatif berisi 20 poin yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam kerangka tersebut, fase pertama difokuskan pada langkah-langkah deeskalasi awal, sementara fase kedua diarahkan pada pengaturan ulang struktur keamanan dan pemerintahan di Jalur Gaza. Salah satu poin utama dalam fase ini adalah penarikan pasukan Israel dari wilayah-wilayah lain di Gaza yang sebelumnya masih dikuasai.
Selain penarikan pasukan, fase kedua juga mencakup rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF). Kehadiran pasukan internasional ini diharapkan mampu menjaga keamanan, mencegah konflik bersenjata kembali pecah, serta memberikan ruang bagi proses politik dan kemanusiaan untuk berjalan lebih efektif. Mesir memandang peran komunitas internasional menjadi sangat penting dalam tahap ini, mengingat kompleksitas situasi keamanan dan politik di Gaza.
Tak hanya soal keamanan, rencana damai tersebut juga menekankan pembentukan struktur pemerintahan baru di Gaza. Struktur ini dirancang untuk mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, termasuk masyarakat Palestina sendiri. Dalam skema tersebut, akan dibentuk Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump. Dewan ini direncanakan berfungsi sebagai badan pengarah utama dalam proses transisi politik dan rekonstruksi pascakonflik.
Mesir, sebagai salah satu aktor regional yang selama ini berperan aktif dalam isu Palestina, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong solusi damai yang berkelanjutan. Abdelatty menilai bahwa keberhasilan fase kedua sangat bergantung pada koordinasi erat antara pihak-pihak internasional, regional, serta perwakilan Palestina. Tanpa dukungan politik dan diplomatik yang solid, fase ini berisiko menghadapi hambatan serius di lapangan.
Lebih jauh, pemerintah Mesir juga menyoroti pentingnya pengelolaan sipil di Gaza pascakonflik. Pengerahan komite Palestina untuk mengelola Jalur Gaza dipandang sebagai langkah strategis guna memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus membuka jalan bagi pemulihan ekonomi dan sosial. Dengan adanya struktur pengelolaan yang lebih jelas, diharapkan bantuan kemanusiaan dan program rekonstruksi dapat disalurkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Meski masih bersifat rencana dan menunggu pengumuman resmi, pernyataan Abdelatty memberi sinyal bahwa dinamika diplomasi terkait Gaza tengah memasuki fase penting. Januari 2026 diproyeksikan menjadi momentum awal bagi langkah-langkah lanjutan yang dapat menentukan masa depan Gaza, baik dari sisi keamanan, pemerintahan, maupun stabilitas kawasan secara keseluruhan. []
Diyan Febriana Citra.