JAKARTA – Indonesia kembali memperoleh kepercayaan penting di panggung internasional setelah secara resmi dipilih oleh negara-negara anggota kelompok Asia-Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Penunjukan ini menandai pengakuan terhadap peran aktif dan konsisten Indonesia dalam memperjuangkan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Dalam pernyataan tertulis, dikonfirmasi Rabu (24/12/2025), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyampaikan bahwa proses nominasi tersebut akan difinalisasi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026. Dengan demikian, Indonesia tinggal menunggu pengesahan formal untuk mengemban tanggung jawab memimpin salah satu badan paling strategis di bawah naungan PBB.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI.
Kepercayaan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Selama ini, Indonesia dikenal aktif memainkan peran sebagai jembatan dialog dalam isu-isu hak asasi manusia, khususnya dalam mempertemukan kepentingan negara maju dan negara berkembang. Pendekatan diplomasi yang menekankan dialog konstruktif dan kerja sama menjadi ciri khas Indonesia dalam forum-forum internasional.
Apabila ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas secara objektif, inklusif, dan berimbang. Peran Presiden Dewan HAM PBB mencakup memimpin jalannya sidang, mengoordinasikan proses internal, serta memastikan bahwa seluruh negara anggota memperoleh ruang yang setara dalam menyampaikan pandangan mereka terkait isu HAM.
Kemlu RI juga memastikan bahwa jabatan Presiden Dewan HAM PBB tersebut akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro. Penunjukan ini dinilai mencerminkan kesiapan Indonesia secara diplomatik dan teknis dalam memimpin forum multilateral yang kompleks dan sensitif.
Dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik terhadap pencalonan Indonesia mencerminkan keyakinan kawasan terhadap posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok global tertentu. Hal ini menjadi nilai tambah dalam dinamika Dewan HAM PBB yang kerap diwarnai perbedaan pandangan tajam antarnegara.
“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” demikian Kemlu RI dalam pernyataannya.
Menariknya, kepemimpinan Indonesia pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Momentum tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional agar semakin inklusif, adaptif, dan berorientasi pada dialog serta kerja sama nyata.
Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada seluruh negara anggota kelompok Asia Pasifik atas dukungan yang diberikan. Indonesia menegaskan akan menjalankan amanah ini secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip multilateralisme demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua.
Sebagai informasi, mekanisme pemilihan Presiden Dewan HAM PBB dilakukan melalui sistem rotasi kawasan. Pada 2026, giliran kepemimpinan berada di tangan kelompok Asia Pasifik. Indonesia sendiri saat ini tercatat sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026, sehingga memiliki legitimasi kuat untuk mengemban peran strategis tersebut. []
Diyan Febriana Citra.