JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat fondasi pelindungan dan peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia melalui sinergi lintas kementerian. Langkah konkret itu ditunjukkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yang berlangsung di Kantor Kemdiktisaintek, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Kerja sama ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah dalam membangun jalur penyiapan pekerja migran berbasis pendidikan tinggi dan vokasi, sekaligus menggeser pola lama penempatan tenaga kerja yang selama ini didominasi sektor berkeahlian rendah. Fokus utama MoU tersebut adalah memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak tahap pendidikan, sebelum memasuki pasar kerja internasional.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyatakan bahwa penandatanganan MoU ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun sistem pelindungan pekerja migran yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Ini sebagai bentuk keseriusan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengurus semua ekosistem perlindungan pekerja migran yang terintegrasi dari hulu sampai hilir,” ujar Mukhtarudin.
Ia menekankan bahwa perubahan status KP2MI dari badan menjadi kementerian penuh merupakan langkah penting untuk memperkuat fungsi negara dalam melindungi pekerja migran, terutama sejak fase awal penyiapan SDM.
“Dulu badan, sekarang kementerian. Jadi, pelindungan itu paling awal tentu hsrus dimulai dari proses penyiapan SDM masyarakat kita,” beber MenterI Mukhtarudin.
Menurutnya, pelindungan pekerja migran tidak dapat hanya bergantung pada pengawasan di negara tujuan. Persiapan matang sejak di dalam negeri, mulai dari kompetensi teknis, kemampuan bahasa, hingga pemahaman budaya kerja, menjadi kunci utama.
Mukhtarudin juga menyoroti perbedaan signifikan antara pekerja migran yang dibekali keterampilan memadai dengan mereka yang berangkat tanpa persiapan.
“Pekerja terampil jarang mengalami masalah serius, berbeda dengan yang berangkat tanpa persiapan memadai, bahkan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” imbuh Menteri Mukhtarudin.
Ia menegaskan bahwa pembentukan KP2MI sebagai kementerian merupakan bukti komitmen negara untuk memberikan perlindungan menyeluruh.
“Ini adalah bentuk nyata komitmen negara bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi secara lebih kuat dan menyeluruh,” cetus Mukhtarudin.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Mukhtarudin, menaruh perhatian besar pada pentingnya pelindungan sejak sebelum penempatan.
“Saya berharap jika pelindungan di awal baik, maka proses penempatan dan pasca-penempatan akan berjalan lebih aman. Karena Pak Presiden menegaskan pentingnya penyiapan pekerja migran berbasis keterampilan dan high skill,” pungkas Menteri P2MI Mukhtarudin.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menilai pekerja migran Indonesia memiliki peran strategis sebagai representasi kualitas SDM bangsa di tingkat global.
Ia menegaskan bahwa pekerja migran bukan sekadar tenaga kerja, melainkan duta bangsa yang membawa citra profesionalisme Indonesia. Ia pun mencontohkan keberhasilan negara seperti China dan India dalam menempatkan diaspora SDM unggul di berbagai negara.
Melalui MoU ini, Kemdiktisaintek akan memetakan kebutuhan keterampilan berdasarkan negara tujuan, merancang program khusus bagi mahasiswa tingkat akhir, serta memperkuat pelatihan bahasa dan sertifikasi internasional. Pembagian peran antarperguruan tinggi vokasi juga akan dilakukan secara spesifik sesuai sektor dan negara tujuan.
“Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menggeser paradigma penempatan pekerja Migran dari low-skill ke middle/high-skill, dengan target besar seperti 500.000 Pekerja Migran terampil di masa mendatang,” tutup Brian Yuliarto.
Kerja sama ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam mencetak pekerja migran Indonesia yang berdaya saing global sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. []
Diyan Febriana Citra.