JAKARTA – Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masih berlangsung seiring belum terwujudnya pertemuan antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Di tengah situasi tersebut, Gus Yahya kembali menegaskan sikapnya untuk mengupayakan islah sebagai jalan penyelesaian atas polemik kepemimpinan yang mencuat belakangan ini.
Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025). Ia menjelaskan bahwa komitmen islah tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Musyawarah Akbar para Mustasyar PBNU yang digelar di Lirboyo, Jawa Timur, pada 21 Desember 2025. Forum tersebut mendorong adanya rekonsiliasi di antara pimpinan PBNU guna menjaga keutuhan jam’iyah.
“Telah diketahui juga bahwa saya pada kesempatan itu, sebagai tanggapan saya atas apa yang disepakati oleh para Mustasyar dan para peserta musyawarah, saya menyatakan bahwa saya siap mengupayakan Islah,” ujar Gus Yahya.
Ia menuturkan, sejak forum Lirboyo berlangsung, dirinya menyatakan kesediaan untuk mematuhi hasil musyawarah dan berusaha menjalin komunikasi langsung dengan Rais Aam PBNU. Namun, hingga tenggat waktu yang disepakati dalam musyawarah tersebut, yakni 3×24 jam, pertemuan antara keduanya belum juga terjadi.
“Pada waktu di Lirboyo, saya juga menyatakan bahwa setelah tiga hari, 3×24 jam, saya akan melaporkan hasil upaya saya untuk dapat melakukan Islah dengan Rais Aam,” ujarnya.
Atas dasar itu, Gus Yahya merasa perlu menyampaikan laporan terbuka kepada publik mengenai langkah-langkah yang telah ia tempuh. Ia mengaku telah mencoba berbagai jalur komunikasi untuk meminta waktu bertemu langsung dengan Rais Aam PBNU, namun hingga kini belum memperoleh kepastian.
“Saya telah mencoba melalui berbagai jalur komunikasi untuk bisa mengkomunikasikan permohonan saya untuk menghadap itu, untuk memproses Islah itu kepada beliau. Tapi ya sampai sekarang, sekali lagi, saya belum mendapatkan jawaban dari Rais Aam mengenai hal itu,” katanya.
Gus Yahya menjelaskan, sejauh ini ia hanya mengetahui sikap Rais Aam PBNU melalui surat dan pernyataan dalam bentuk video yang beredar di sejumlah media. Surat tertanggal 22 Desember 2025 tersebut juga diterima redaksi Kompas.com dan memuat penjelasan Rais Aam terkait keputusan pemberhentian Gus Yahya dari jabatan ketua umum serta penunjukan penjabat baru PBNU.
Dalam surat itu, KH Miftachul Akhyar memaparkan sejumlah pertimbangan organisatoris yang melatarbelakangi keputusan tersebut, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya dalam Musyawarah Kubro di Lirboyo yang menyerukan upaya islah antara pimpinan PBNU.
“Forum kultural tersebut tentu kami hormati, karena berangkat dari inisiatif KH Anwar Manshur selaku salah satu Mustasyar PBNU. Tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme Jam’iyah. Semua harus kembali kepada mekanisme organisasi, karena di situlah marwah Jam’iyah Nahdlatul Ulama dijaga,” tulis Kiai Miftachul.
Situasi ini menunjukkan bahwa proses komunikasi formal antara kedua pimpinan PBNU masih menemui jalan buntu. Meski demikian, dorongan agar islah segera terwujud terus menguat dari kalangan kiai, mustasyar, dan jamaah NU yang berharap konflik internal tidak berlarut-larut dan mengganggu khidmat organisasi dalam melayani umat.
Hingga kini, publik NU masih menantikan perkembangan selanjutnya, khususnya langkah konkret yang dapat mempertemukan kedua tokoh utama PBNU demi tercapainya rekonsiliasi dan stabilitas organisasi. []
Diyan Febriana Citra.