JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional kembali ditegaskan melalui pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mulai tahun 2026, seiring dengan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan beroperasinya sejumlah proyek strategis sektor energi.
Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (28/12/2025), Bahlil menyampaikan bahwa penghentian impor solar sangat bergantung pada kesiapan Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah nasional sekaligus memperkuat pasokan BBM, khususnya solar.
“Agenda kami pada tahun 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” ujar Bahlil.
Menurut dia, apabila RDMP Balikpapan sudah beroperasi sesuai target, maka pasokan solar dalam negeri diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan nasional. Dengan demikian, ketergantungan terhadap impor dapat diakhiri secara bertahap. Namun, Bahlil juga menegaskan bahwa kebijakan ini tetap bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa impor solar hanya akan dilakukan jika produksi dalam negeri belum sepenuhnya siap. Pemerintah, kata dia, tidak ingin mengambil risiko terganggunya pasokan energi nasional.
“Tetapi tergantung dari Pertamina. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa, berarti Januari, Februari yang mungkin sedikit, mungkin sedikit yang bisa kita lagi exercise (memperhitungkan). Tapi itu pun lagi saya exercise ya. Tapi kalau katakanlah Januari, Februari pun tidak perlu impor, tidak usah, untuk apa impor? Tapi kalau kebutuhan memang harus katakanlah kalau kita belum siap, ya kita daripada tidak ada,” katanya.
Pernyataan tersebut mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara target kemandirian energi dan kebutuhan riil masyarakat. Ketersediaan solar dinilai sangat vital, mengingat perannya dalam mendukung sektor transportasi, industri, hingga logistik nasional.
Selain soal volume pasokan, Bahlil juga menyinggung komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas BBM solar. Ia menyatakan bahwa peningkatan mutu menjadi bagian dari agenda berkelanjutan sektor energi.
“Upayanya akan ke sana. Terus kita lakukan yang terbaik,” ujar Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil juga telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia menargetkan tidak lagi mengimpor solar mulai 2026. Target tersebut dinilai realistis dengan adanya tambahan kapasitas produksi dari RDMP Balikpapan yang diharapkan mampu menopang kebutuhan nasional secara signifikan.
Di luar proyek kilang, pemerintah juga mendorong optimalisasi program bahan bakar nabati melalui kebijakan biodiesel B50. Program ini memadukan solar dengan 50 persen bahan bakar berbasis nabati, yang bertujuan menekan konsumsi solar fosil sekaligus menyerap produksi sawit dalam negeri.
Bahlil menilai kombinasi antara beroperasinya RDMP dan penerapan B50 berpotensi menciptakan kelebihan pasokan solar. Kondisi tersebut membuka peluang baru bagi Indonesia, tidak hanya swasembada, tetapi juga menjadi pengekspor solar di masa mendatang. Dengan langkah ini, sektor energi diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar energi regional. []
Diyan Febriana Citra.