JAKARTA – Pemerintah menilai penguatan peran Perum Bulog menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan pemerataan akses pangan hingga ke wilayah terluar dan terpencil, penyesuaian margin fee Bulog dinilai sebagai langkah yang tak terelakkan, terutama dalam menghadapi tantangan distribusi nasional yang kompleks.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa margin fee yang diterima Bulog saat ini belum sebanding dengan beban tugas yang dijalankan. Usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025), Zulkifli yang akrab disapa Zulhas menjelaskan bahwa margin Bulog hanya sekitar Rp50 per kilogram dari penyerapan sekitar 3 juta ton setara beras. Dengan perhitungan tersebut, total margin yang diperoleh Bulog hanya mencapai sekitar Rp150 miliar.
Menurut Zulhas, angka tersebut dinilai belum mencukupi untuk mendukung biaya distribusi beras satu harga ke wilayah dengan tantangan logistik tinggi, khususnya kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku. Jarak tempuh yang jauh, keterbatasan infrastruktur, serta ongkos angkut yang mahal menjadi kendala utama yang harus dihadapi Bulog dalam menjalankan penugasan negara.
“Bulog itu hanya dikasih margin Rp50 per kg, kali 3 juta (ton beras penyerapan Bulog), (hasilnya) Rp150 miliar. Bagaimana bisa mengirim ke Papua, ke Maluku satu harga, kan tidak mungkin,” kata Zulhas.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan beras satu harga hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah berencana membahas penyesuaian margin fee Bulog bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembahasan tersebut bertujuan menghitung kebutuhan riil pembiayaan agar skema beras satu harga dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP, kita akan hitung agar nanti berhasil bisa (beras) satu harga di seluruh Indonesia,” ucap Zulhas.
Meski demikian, Zulhas belum mengungkapkan besaran kenaikan margin fee yang akan diusulkan. Ia hanya menekankan bahwa penyesuaian tersebut sangat penting untuk memperkuat kemampuan Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan pemerataan pasokan pangan, khususnya bagi masyarakat di daerah yang sulit dijangkau.
Sebelumnya, Perum Bulog telah lebih dulu mengusulkan kenaikan margin fee sebesar 10 persen seiring dengan penguatan swasembada beras sepanjang 2025. Usulan ini disampaikan sebagai langkah menjaga keberlanjutan operasional Bulog sekaligus memastikan penugasan publik dapat dijalankan secara optimal.
“Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Jakarta, Senin.
Rizal menjelaskan bahwa beban penugasan Bulog terus meningkat, baik dalam menjaga stabilitas harga, menyerap hasil panen petani, maupun mendistribusikan beras ke seluruh pelosok Tanah Air. Oleh karena itu, penyesuaian margin fee dinilai perlu agar Bulog tetap mampu menjalankan peran strategisnya.
Usulan tersebut juga mengacu pada asas kesetaraan penugasan BUMN strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam melaksanakan tugas pemerintah. Apabila disetujui, tambahan margin itu akan digunakan untuk revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional.
Rizal menambahkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan upaya mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.