JAKARTA – Pertemuan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandai upaya pemerintah memperkuat fondasi tata kelola kebijakan di penghujung 2025. Agenda tersebut digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025), dan menjadi sinyal penting konsolidasi lintas kementerian dalam mengawal arah pembangunan nasional.
Rini tiba di Kementerian Keuangan sekitar pukul 13.30 WIB bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto serta jajaran pejabat Kementerian PANRB. Dari pihak Kementerian Keuangan, pertemuan dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, di antaranya Direktur Jenderal Perbendaharaan Luky Alfirman, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, serta Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BTIIK) Suryo Utomo. Diskusi tersebut secara khusus membahas penguatan arsitektur kebijakan terintegrasi yang dikenal sebagai Strategic Diamond.
“Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan strategic diamond,” ujar Rini usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (29/12/2025).
Strategic Diamond merupakan pendekatan manajemen strategis dalam Kabinet Merah Putih yang dirancang untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, penganggaran, dan kinerja pemerintahan dengan visi Presiden. Arsitektur kebijakan ini melibatkan empat aktor utama, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, serta Kementerian Sekretariat Negara. Keempatnya ditempatkan dalam satu kerangka koordinasi untuk memastikan kebijakan yang dirancang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dapat dieksekusi secara efektif.
Pada lapisan Presidential Governance Support, keempat kementerian tersebut memiliki peran saling melengkapi. Bappenas bertugas menjaga konsistensi arah pembangunan, Kementerian Keuangan memastikan keberlanjutan fiskal dan kualitas belanja, Kementerian PANRB mengawal kesiapan birokrasi dan sumber daya manusia, sementara Kementerian Sekretariat Negara berfungsi sebagai simpul administrasi kebijakan Presiden. Sementara itu, lapisan Presidential Close Support difokuskan pada efektivitas pelaksanaan agenda prioritas Presiden dari sisi operasional dan administrasi pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Rini memaparkan pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran dengan kondisi kelembagaan serta kinerja aparatur. Ia menilai bahwa keberhasilan program prioritas tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kesiapan organisasi pelaksana dan kualitas sumber daya manusia.
“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Rini juga menyoroti bahwa selama ini perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan reformasi birokrasi memang berada dalam satu siklus kebijakan, namun keterhubungannya belum sepenuhnya kuat sejak tahap awal. Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong agar keterlibatan aspek reformasi birokrasi dilakukan sejak awal penyusunan program strategis, bukan hanya pada tahap implementasi.
Menurut Rini, pendekatan Strategic Diamond juga menuntut pola kerja kolaboratif antarkementerian dan lembaga. “Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urainya.
Dengan koordinasi yang lebih solid, pemerintah berharap setiap keputusan strategis Presiden dapat didukung oleh kebijakan yang layak secara fiskal, terencana dengan baik, serta mampu dijalankan secara efektif di lapangan. Di sisi lain, pendekatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa setiap rupiah APBN memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini. []
Diyan Febriana Citra.