JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keberlanjutan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan sebagian besar sekolah di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah berada dalam kondisi siap untuk kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada semester genap yang dijadwalkan dimulai 5 Januari 2026.
Kesiapan tersebut mencakup sekitar 85 persen sekolah yang sebelumnya terdampak bencana alam di tiga provinsi tersebut. Meski demikian, pelaksanaan pembelajaran tidak diseragamkan, melainkan disesuaikan dengan situasi dan tingkat pemulihan di masing-masing daerah. Pemerintah menekankan bahwa keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Dalam taklimat media di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (30/12/2025), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Kemendikdasmen memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengatur pola pembelajaran yang paling memungkinkan pascabencana. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan hak belajar anak tetap terpenuhi, sekaligus tidak mengabaikan aspek keamanan.
Dalam konteks pemulihan, Kemendikdasmen menilai bahwa pendidikan tidak boleh terhenti terlalu lama. Anak-anak di wilayah terdampak diharapkan tetap dapat menjalani proses belajar, meskipun dengan berbagai penyesuaian. Fleksibilitas tersebut mencakup penggunaan ruang kelas darurat, pembelajaran bergiliran, hingga pemanfaatan fasilitas sementara yang disiapkan pemerintah.
“Data per tanggal 30 Desember 2025 Kemendikdasmen mencatat sebanyak 4.149 satuan pendidikan terdampak bencana. Dengan perincian 3.508 sekolah sudah dapat beroperasi, 587 sekolah dalam proses pembersihan, dan 54 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda darurat,” ujar Menteri Mu’ti di Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Untuk mendukung kesiapan tersebut, Kemendikdasmen telah mengerahkan berbagai bentuk bantuan. Selain membantu proses pembersihan sekolah, kementerian juga mendirikan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat terus berlangsung meski bangunan sekolah belum sepenuhnya pulih.
Bantuan yang disalurkan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyasar kebutuhan psikologis dan operasional sekolah. Peralatan sekolah, buku bacaan, serta dukungan psikososial diberikan untuk membantu peserta didik dan tenaga pendidik menghadapi dampak pascabencana. Upaya ini dinilai penting untuk memulihkan semangat belajar sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif.
“Secara keseluruhan peralatan sekolah telah tersalurkan sebanyak 27.000, tenda sebanyak 147, ruang kelas darurat sebanyak 160, buku bacaan sebanyak 212.000 eksemplar, dukungan psikososial Rp 700 juta, dan dana operasional lebih dari Rp 25 miliar,” terang Menteri Mu’ti.
Kemendikdasmen juga melakukan realokasi anggaran guna mempercepat pemulihan layanan pendidikan. Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat meminimalkan dampak jangka panjang bencana terhadap kualitas pendidikan di daerah terdampak. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan BNPB terus dilakukan agar kebijakan di lapangan berjalan selaras dengan kebutuhan riil sekolah dan masyarakat.
Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah optimistis proses pembelajaran semester genap tetap dapat berjalan secara adaptif dan berkelanjutan, sembari menunggu pemulihan infrastruktur pendidikan secara menyeluruh. []
Diyan Febriana Citra.