JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan ekspansi yang jauh melampaui perencanaan awal. Setelah satu tahun pelaksanaan, pemerintah mengklaim program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini dinilai bukan hanya mencerminkan percepatan distribusi gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memperlihatkan kuatnya kolaborasi antara negara dan masyarakat.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyampaikan bahwa hingga awal Januari 2026 jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai 55,1 juta orang. Angka ini melonjak signifikan dibandingkan target awal tahun 2025 yang hanya dipatok sebanyak enam juta penerima.
“Target yang semula di tahun 2025 itu hanya 6 juta, per hari ini kita masak semua berjumlah 55,1 juta dengan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) berjumlah 19.800-an,” kata Nanik dalam Konferensi Pers Satu Tahun Program MBG di SMKN 1 Jakarta, Kamis (08/01/2026).
Lonjakan tersebut, menurut Nanik, tidak terlepas dari peran aktif mitra dan partisipasi masyarakat yang membangun dan mengelola dapur SPPG. Skema ini dinilai mampu menekan beban investasi negara sekaligus mempercepat pemerataan layanan.
“Ini tidak terduga. Kenapa? Karena luar biasa peran serta masyarakat, para mitra yang membangun dapur yang kalau dibangun sendiri oleh pemerintah tentu mengeluarkan investasi puluhan triliun,” imbuhnya.
Memasuki tahun 2026, pemerintah memasang target yang lebih ambisius dengan memperluas cakupan MBG hingga 82,9 juta penerima manfaat pada Mei 2026. Perluasan ini mencakup kelompok yang sebelumnya belum terjangkau, seperti tenaga pendidik, santri di pondok pesantren salaf, serta anak-anak yang belum terdaftar di sekolah formal.
“Insya Allah bulan Mei 82,9 juta, ini target awal. Dulu waktu di PP 115 belum ada Pak Guru dan tenaga pendidiknya dapat. Nanti berarti 82,9 juta ditambah ada guru, kemudian ada tenaga pendidik,” ujar Nanik.
Ia menambahkan bahwa perhatian pemerintah juga diarahkan kepada kelompok marjinal, termasuk anak-anak di rumah singgah dan peserta skema “sekolah rakyat”.
“Ada juga nanti tambahan adalah dari pondok-pondok salaf, jadi yang mungkin selama ini tidak tercatat di Kemenag, itu Bapak Presiden ingin karena gizi ini hak anak Indonesia,” lanjutnya.
Selain aspek gizi, program MBG juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Ribuan SPPG yang beroperasi disebut telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Jadi per hari ini, orang yang langsung bekerja sekitar 902.000 orang di tiap SPPG. Lalu yang tidak langsung berapa? Satu dapur itu kira-kira butuh 10 sampai 15 supplier. Jadi hari ini sekitar 2,5 juta orang bekerja hari ini,” kata Nanik.
Dari sisi anggaran, BGN memastikan pendanaan program dalam kondisi aman. Bahkan, terdapat sisa anggaran yang dikembalikan ke kas negara.
“Duitnya ada, bahkan dikembalikan kemarin Rp 11 triliun ke Departemen Keuangan karena lebih. Jadi (anggaran) sangat cukup, lebih cukup lagi, makanya nanti akan digunakan untuk memperbaiki tadi (jangkauan penerima),” ujarnya.
Namun, perluasan skala ini juga diiringi dengan pengetatan pengawasan mutu. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menekankan bahwa tahun 2026 menjadi fase penguatan kualitas dan keamanan pangan MBG.
“Bersyukurlah hari ini sudah 4.535 SPPG yang sudah lulus sertifikat. Itu artinya itu termasuk pemeriksaan laboratoriumnya segalanya itu dicek. Ada yang belum baik ya harus memperbaiki dulu,” ujar Benjamin.
BGN juga berencana menerapkan aturan lebih ketat untuk mencegah keracunan massal. “Karena kemarin banyak ditemukan E coli di air, air sekarang harus menggunakan air galon bermerek yang terjamin tidak ada bakterinya,” ucap Nanik. Bahkan, sanksi tegas akan diterapkan melalui petunjuk teknis baru. “Dalam waktu dekat kita akan mengeluarkan juknis yang keras mengenai dapur-dapur. Nanti yang tidak sesuai standar kita akan berikan peringatan 1, 2 dan 3, pada peringatan ketiga kita akan tutup,” tuturnya. []
Diyan Febriana Citra.