JAKARTA — Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, diputuskan untuk ditunda menyusul pertimbangan keamanan yang dinilai belum kondusif. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menyeluruh oleh aparat pengamanan VVIP berdasarkan laporan intelijen terbaru di wilayah tersebut.
Penundaan agenda itu disampaikan langsung oleh Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP sekaligus Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Amrin Ibrahim. Ia menegaskan bahwa rekomendasi penundaan diberikan demi menjamin keselamatan Wakil Presiden selama menjalankan tugas kenegaraan.
“Saya selaku Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP karena melihat pertimbangan keamanan di Yahukimo sampai dengan pagi ini, saya menyarankan kepada Bapak Wapres untuk tidak melakukan kunjungan ke Yahukimo,” ujar Amrin kepada wartawan, Rabu (14/01/2026).
Menurut Amrin, keputusan tersebut bukan diambil secara sepihak, melainkan melalui analisis situasi yang melibatkan laporan intelijen terkini. Informasi yang diterima menunjukkan adanya dinamika keamanan yang berpotensi mengganggu kelancaran kunjungan VVIP.
“Dari pertimbangan intelijen, kami melihat ada gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana yang menurut pertimbangan kami untuk keamanan VVIP tentunya sangat tidak memungkinkan,” ujar Amrin.
Ia menambahkan, meskipun penundaan dilakukan, hal itu bukan berarti pemerintah mengesampingkan Yahukimo dari agenda kunjungan Wakil Presiden. Justru, kata Amrin, Gibran memiliki keinginan kuat untuk bertatap muka langsung dengan masyarakat setempat.
“Sehingga saya selaku komandan satgas menyarankan kepada beliau, padahal beliau sangat ingin untuk berkunjung ke Yahukimo,” sambungnya.
Sebagai langkah lanjutan, Satgas Pengamanan VVIP menyarankan agar kunjungan tersebut dijadwalkan ulang setelah situasi keamanan dinilai lebih stabil dan memungkinkan. Penjadwalan ulang ini diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat Yahukimo yang ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Wakil Presiden.
“Tentunya kami menyarankan untuk melakukan penjadwalan kembali, karena masyarakat Yahukimo tentunya sangat ingin bertemu dengan Bapak Wakil Presiden,” ujar Amrin.
Sebelum rencana kunjungan ke Yahukimo, Gibran diketahui telah menjalani rangkaian kunjungan kerja di sejumlah wilayah Papua. Agenda tersebut mencakup Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Wamena. Dalam kunjungan itu, Gibran melakukan sejumlah aktivitas, mulai dari dialog dengan masyarakat, peninjauan fasilitas publik, hingga blusukan ke pasar tradisional.
Selama kunjungan kerjanya di Papua, Wakil Presiden didampingi sejumlah pejabat, antara lain jajaran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai dan Ribka Haluk, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Penundaan kunjungan ke Yahukimo ini menunjukkan pendekatan kehati-hatian pemerintah dalam menjalankan agenda kenegaraan di wilayah dengan tantangan keamanan tertentu. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan VVIP tetap menjadi prioritas utama, tanpa mengurangi komitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan dan kehadiran negara di seluruh wilayah Papua.
Dengan pertimbangan matang antara aspek keamanan dan pelayanan publik, kunjungan Wakil Presiden ke Yahukimo akan kembali diagendakan pada waktu yang dinilai paling aman dan kondusif. []
Diyan Febriana Citra.