WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah lanjutan dalam upaya mengarahkan masa depan Jalur Gaza dengan mengumumkan pembentukan sebuah badan internasional bertajuk “Dewan Perdamaian” yang bertugas memantau dan mengawal proses stabilisasi kawasan tersebut. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana besar Washington untuk menjaga perdamaian dan menata kembali tata kelola pascakonflik di Gaza.
Dikutip dari laporan AFP, Dewan Perdamaian ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah AS menyebut struktur dewan tersebut diisi oleh sejumlah tokoh berpengaruh dari berbagai latar belakang politik, ekonomi, dan diplomasi internasional. Nama-nama yang tercantum antara lain mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, pebisnis Marc Rowan, penasihat politik Robert Gabriel, serta menantu Trump, Jared Kushner.
Gedung Putih menyatakan susunan tersebut mencerminkan pendekatan multidisipliner dalam menangani konflik Gaza yang kompleks. “Ini adalah dewan paling prestisius dan hebat yang bisa dikumpulkan saat ini,” kata Trump, dalam keterangan resmi yang dibagikan Gedung Putih, Sabtu (17/01/2026).
Kehadiran Tony Blair dalam Dewan Perdamaian ini diperkirakan akan memicu perdebatan. Blair dikenal sebagai salah satu tokoh sentral dalam koalisi Amerika Serikat–Inggris saat invasi ke Irak pada 2003, sebuah peristiwa yang meninggalkan jejak kontroversial dan trauma mendalam di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, Trump menilai Blair sebagai figur yang relatif dapat diterima oleh berbagai pihak dalam konteks diplomasi global saat ini.
Selain membentuk Dewan Perdamaian, Gedung Putih juga mengumumkan pendirian Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG). Komite ini dipimpin oleh Dr. Ali Sha’ath, seorang teknokrat Palestina yang dipercaya untuk menilai dan memulihkan layanan publik utama di Gaza, sembari menyiapkan fondasi pemerintahan sipil jangka panjang.
Dewan Perdamaian dan NCAG dirancang untuk bekerja secara terkoordinasi dalam merealisasikan peta jalan perdamaian Gaza. Upaya tersebut akan diperkuat oleh keterlibatan Nickolay Mladenov, mantan utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Timur Tengah periode 2015–2020. Al-Jazeera melaporkan bahwa Mladenov memiliki reputasi baik di kawasan dan dikenal sebagai mediator yang mampu menjalin komunikasi dengan berbagai aktor yang saling bertentangan.
Rencana pembentukan kedua badan tersebut merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang disepakati pada 2025. Resolusi itu mengadopsi proposal perdamaian yang diajukan Trump dan memuat 20 poin utama, termasuk pengerahan pasukan internasional atau International Security Force (ISF) serta tahapan menuju pembentukan negara Palestina di masa depan.
Amerika Serikat juga telah menunjuk pemimpin ISF, yakni Mayor Jenderal Jasper Jeffers, yang akan menjabat sebagai Komandan ISF. Jeffers memiliki pengalaman panjang dalam operasi militer di Irak dan Afghanistan. Ia akan bertanggung jawab mengawasi operasi keamanan, mendukung proses demiliterisasi, serta memastikan kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan dan masuknya material untuk rekonstruksi Gaza.
Meski demikian, rencana ini tidak sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Hamas, yang dikecualikan dari peran pemerintahan apa pun di Gaza berdasarkan resolusi tersebut, menilai langkah ini tidak mencerminkan aspirasi rakyat Palestina. Kelompok itu menyatakan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB tidak memenuhi tuntutan serta hak-hak politik dan kemanusiaan rakyat Palestina.
Dengan berbagai respons yang muncul, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza menandai babak baru diplomasi internasional di Timur Tengah. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada legitimasi, keterlibatan aktor lokal, serta konsistensi dukungan komunitas internasional dalam menyeimbangkan kepentingan politik, keamanan, dan kemanusiaan di kawasan tersebut. []
Diyan Febriana Citra.