JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah terus menjadi sorotan publik, terutama terkait aspek keamanan pangan. Meski jumlah kasus keracunan menunjukkan tren penurunan signifikan sejak akhir 2025, pemerintah mengakui bahwa target ideal nol kejadian belum sepenuhnya tercapai.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan, insiden keracunan makanan dalam program MBG mengalami penurunan tajam sejak mencapai titik tertinggi pada Oktober 2025. Data tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/01/2026).
“Kita bisa lihat bahwa puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada bulan Oktober dengan 85 kejadian. Dan Alhamdulillah bisa menurun di 40 kejadian di November dan menyisakan kejadian di Desember 2025, 12 kejadian. Dan di Januari sudah terdapat 10 kejadian,” kata Dadan.
Penurunan ini dinilai sebagai indikator adanya perbaikan dalam pengelolaan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Namun demikian, Dadan menegaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan pemerintah.
Menurut Dadan, BGN sejak awal menargetkan program MBG berjalan tanpa satu pun insiden keracunan. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) oleh sejumlah SPPG.
“Meskipun kami targetkan nol kejadian, tapi masih saja ada pelanggaran pelanggaran SOP yang terjadi. Dan kita lihat bahwa kasus kejadian menurun menurut kami dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, penurunan jumlah kasus justru terjadi di tengah ekspansi layanan MBG yang semakin luas. Artinya, secara persentase, risiko kejadian keracunan sebenarnya menurun, meski secara absolut masih ditemukan kasus di sejumlah wilayah.
BGN menilai kondisi ini sebagai hasil dari penguatan pengawasan dan peningkatan kapasitas pengelola dapur umum. Dadan mengklaim bahwa tren penurunan insiden menjadi sinyal adanya perbaikan dalam penerapan SOP keamanan pangan, mulai dari pengolahan bahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat.
Sebagai langkah lanjutan, BGN berupaya memperketat standar keamanan pangan melalui sertifikasi dan akreditasi. Salah satu instrumen yang telah diterapkan adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG.
Hingga Januari 2026, sebanyak 6.150 SPPG telah mengantongi SLHS atau sekitar 32 persen dari total SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan peningkatan cakupan sertifikasi ini agar kualitas layanan MBG semakin merata.
“Dan tahun 2026 ini kita selain ada SLHS juga kita akan melakukan akreditasi (keamanan pangan) dan sertifikasi,” ujar Dadan.
Ke depan, BGN bersama DPR dan kementerian terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap SPPG. Langkah ini dinilai krusial agar program MBG tidak hanya menjangkau lebih banyak penerima manfaat, tetapi juga benar-benar aman dan berkualitas, sesuai tujuan awal peningkatan gizi masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.