JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyikapi rencana aksi mogok berjualan yang disuarakan sebagian pedagang daging sapi dengan sikap optimistis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menilai aktivitas perdagangan daging di Ibu Kota tidak akan berhenti sepenuhnya meskipun terdapat seruan mogok dari Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI).
Pramono menyampaikan keyakinannya setelah memantau langsung kondisi lapangan dan mencermati informasi yang berkembang. Menurut dia, dinamika di tingkat pedagang tidak bisa diseragamkan, karena setiap pelaku usaha memiliki pertimbangan masing-masing dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
“Saya sudah membaca beritanya dan juga mengecek langsung ke lapangan. Memang ada keinginan untuk mogok, tetapi saya yakin tetap akan ada yang berjualan di Jakarta. Tidak semua asosiasi bisa melarang anggotanya untuk berdagang,” kata Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (22/01/2026).
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemprov DKI berupaya menjaga stabilitas pasokan pangan strategis, khususnya daging sapi, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pemerintah daerah, kata Pramono, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi daging sapi tidak terganggu, terutama di pasar-pasar tradisional yang menjadi tumpuan masyarakat.
Sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah APDI DKI Jakarta menyampaikan keberatan atas melonjaknya harga sapi potong yang dinilai semakin membebani pedagang dan konsumen. APDI bahkan meminta Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, turun tangan secara langsung untuk menstabilkan harga.
Ketua DPD APDI Jakarta Wahyu Purnama mengungkapkan bahwa lonjakan harga daging sapi paling dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah. Dampak tersebut juga dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengandalkan daging sapi sebagai bahan baku utama.
“Namun sampai sekarang belum terealisasi. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga sedang menurun,” ujar Wahyu, merujuk pada janji pemerintah dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian pada 5 Januari lalu terkait stabilisasi harga sapi timbang hidup dalam waktu dua pekan.
Wahyu menambahkan, mahalnya harga sapi hidup dari feedloter secara langsung mendorong kenaikan harga karkas di rumah potong hewan (RPH). Kondisi tersebut membuat pedagang berada pada posisi sulit, karena ruang untuk menurunkan harga jual ke konsumen menjadi sangat terbatas.
Berdasarkan hasil konsolidasi dengan pedagang daging di pasar tradisional serta bandar sapi potong di wilayah Jabodetabek, DPD APDI memutuskan untuk menggelar aksi mogok dagang selama tiga hari, terhitung mulai Kamis (22/01/2026) hingga Sabtu (24/01/2026). Aksi ini direncanakan berlangsung di seluruh pasar tradisional dan RPH di kawasan Jabodetabek sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret.
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa kepentingan masyarakat luas tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah berharap jalur distribusi daging sapi tetap berjalan normal, sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait pengendalian harga.
Di sisi lain, Pemprov DKI juga mengandalkan peran badan usaha milik daerah serta kerja sama dengan pemerintah pusat untuk menjaga ketersediaan stok. Upaya tersebut diharapkan mampu meredam potensi gejolak harga dan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses kebutuhan pangan dengan harga yang wajar.
Situasi ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pangan, terutama di tengah tekanan harga dan penurunan daya beli masyarakat. []
Diyan Febriana Citra.