JAKARTA – Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus menuai perhatian publik nasional. Sejumlah tokoh penting bangsa turut memberikan pandangannya, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK).
SBY menilai langkah Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian tidak diambil secara tergesa-gesa. Menurutnya, keputusan tersebut pasti melalui pertimbangan matang, terutama karena menyangkut arah politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang tidak stabil.
“Kalau Indonesia bergabung dalam Board of Peace itu, tentu Presiden kita, Pak Prabowo, sudah mempertimbangkan dengan saksama,” kata SBY dalam keterangan video, Minggu (25/01/2026).
Meski demikian, SBY memilih untuk tidak memberikan penilaian lebih jauh mengenai implikasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut. Ia menilai waktu masih terlalu dini untuk menyimpulkan dampak konkret dari keputusan tersebut, mengingat organisasi tersebut baru dibentuk dan belum menjalankan mandatnya secara penuh.
Di sisi lain, SBY menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Presiden Prabowo dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Kehadiran tersebut dinilai sejalan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia yang aktif dan berorientasi pada perdamaian dunia sejak era Presiden Soekarno.
“Kalau Presiden kita hadir, tentu terlibat untuk mencari solusi dan memikirkan sesuatu untuk kebaikan dunia kita. Ingat, sejak Presiden Soekarno, Indonesia itu aktif. Konstitusi kita juga mengatakan demikian. Jadi melegakan Presiden kita hadir dan mengambil bagian dalam perhelatan di Davos tersebut,” ucap dia.
Dalam forum WEF itulah, Presiden Prabowo secara resmi menandatangani keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. Ia menyebut langkah tersebut sebagai peluang penting bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian, khususnya di Gaza.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Presiden Prabowo.
Sementara itu, Jusuf Kalla memberikan sorotan berbeda dengan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat Palestina dalam setiap inisiatif perdamaian yang dijalankan Dewan Perdamaian. Menurut JK, upaya perdamaian tidak akan efektif apabila hanya dirancang oleh negara-negara besar tanpa melibatkan warga yang terdampak langsung oleh konflik.
“Kalau ingin memperbaiki kampung orang, tentu orang kampung itu sendiri harus terlibat. Jangan sampai yang berdamai justru tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung,” kata JK, Minggu, dikutip dari Antara.
JK menambahkan bahwa perdamaian sejati tidak cukup diinisiasi dari meja diplomasi elite global. Keterlibatan langsung pihak yang berkonflik merupakan kunci agar perdamaian dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Indonesia perlu mendorong keterlibatan masyarakat setempat. Jangan hanya negara-negara besar yang menentukan, tetapi juga warga di wilayah konflik harus dilibatkan dalam membangun dan mendamaikan negaranya sendiri,” kata JK.
Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Perdamaian lahir dari kesepakatan bersama komunitas internasional untuk menghadirkan langkah konkret menuju perdamaian permanen di Gaza. Keputusan tersebut juga melalui konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York.
“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” kata dia.
Sejumlah negara yang sepakat bergabung antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, serta Indonesia. Delapan negara tersebut meyakini BOP dapat menjadi mekanisme efektif dalam mengawal gencatan senjata, stabilisasi keamanan, hingga rekonstruksi Gaza.
“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Board of Peace sendiri merupakan organisasi internasional baru yang dibentuk dalam kerangka Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 (2025). Badan ini juga memiliki mandat mengawasi rekonstruksi Gaza melalui struktur teknokratis non-politis. []
Diyan Febriana Citra.