TEHERAN — Kehadiran kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln di kawasan Timur Tengah menandai babak baru dalam dinamika geopolitik antara Washington dan Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat (Centcom) pada Senin (26/01/2026) mengonfirmasi bahwa kapal induk beserta armada pendukungnya telah tiba di wilayah tersebut dengan misi resmi memperkuat keamanan dan stabilitas regional.
Langkah militer ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, yang saat ini juga sedang menghadapi situasi domestik tidak stabil. Gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dipicu krisis ekonomi telah merebak di berbagai kota Iran sejak akhir Desember 2025 dan berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk seruan untuk menggulingkan rezim.
Pemerintah Amerika Serikat menilai pengerahan armada tersebut sebagai langkah preventif, bukan provokatif. Presiden AS Donald Trump, dalam wawancara dengan Axios yang dikutip kantor berita AFP, mengungkapkan bahwa meskipun armada besar ditempatkan dekat wilayah Iran, Washington masih membuka peluang diplomasi. “Mereka ingin membuat kesepakatan. Saya tahu itu. Mereka menelepon berkali-kali,” ujar Trump.
Pernyataan senada disampaikan pejabat senior Pemerintah AS dalam konferensi pers melalui sambungan telepon. Pejabat tersebut menyebutkan bahwa Washington siap menjalin komunikasi apabila Teheran menunjukkan itikad untuk berdialog. Namun, pendekatan diplomatik itu berjalan beriringan dengan tekanan politik dan militer yang kuat.
Trump sebelumnya sempat melontarkan ancaman aksi militer apabila Pemerintah Iran terus melakukan kekerasan terhadap demonstran. Meski demikian, ia menarik kembali perintah serangan pada awal Januari 2026. Trump mengklaim tekanan internasional, termasuk dari Amerika Serikat, telah mendorong Iran membatalkan lebih dari 800 eksekusi mati. Presiden ke-47 AS itu juga secara terbuka mendorong rakyat Iran untuk merebut lembaga-lembaga negara. “Bantuan sedang dalam perjalanan,” katanya.
Di sisi lain, Iran merespons pengerahan kapal induk AS dengan sikap keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa kehadiran armada perang Amerika tidak akan melemahkan pertahanan negaranya.
“Kedatangan satu atau beberapa kapal perang tidak memengaruhi tekad pertahanan Iran,” katanya, dikutip dari CNN. Ia menambahkan bahwa angkatan bersenjata Iran terus memantau perkembangan situasi dan meningkatkan kesiapan militernya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh militer Iran yang pada Sabtu (24/01/2026) menyampaikan bahwa kemampuan rudal balistik mereka meningkat signifikan sejak konflik bersenjata selama 12 hari dengan Israel tahun lalu. Iran diketahui memiliki persenjataan rudal jarak menengah dan jauh, sebagian di antaranya telah digunakan dalam konflik tersebut. Selain itu, Iran juga mengandalkan kekuatan drone yang telah dikerahkan hingga ke luar kawasan, termasuk dalam konflik Rusia-Ukraina.
Mayjen Ali Abdollahi, Komandan Markas Besar Pusat Khatam Al Anbiya, menyatakan bahwa setiap agresi terhadap Iran akan dibalas secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa semua kepentingan dan pangkalan Amerika Serikat akan menjadi sasaran balasan.
Sementara itu, situasi dalam negeri Iran terus memburuk. Aksi protes mencapai puncaknya pada 8 Januari 2026 dengan demonstrasi besar di berbagai wilayah. Kelompok HAM internasional menuduh pemerintah Iran melakukan tindakan represif, termasuk penembakan langsung terhadap demonstran dan pemadaman internet. Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (HRANA) mencatat hampir 6.000 kematian akibat penindakan aparat keamanan, meski angka tersebut diyakini masih bisa bertambah.
Pemerintah Iran tetap menolak campur tangan asing dan menegaskan bahwa kepemimpinan teokrasi yang berkuasa sejak Revolusi Islam 1979 akan bertahan di tengah tekanan internal dan eksternal. []
Diyan Febriana Citra.