JAKARTA — Aktivitas masyarakat di kawasan pusat Jakarta diperkirakan akan mengalami penyesuaian pada Rabu (28/01/2026) seiring rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar kelompok buruh di sekitar Gambir, Jakarta Pusat. Kepolisian telah menyiapkan langkah pengamanan dan pengaturan lalu lintas guna meminimalkan gangguan terhadap aktivitas publik.
Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan bahwa aparat telah menerima pemberitahuan terkait rencana aksi tersebut. Sejumlah titik strategis, terutama di sekitar Patung Kuda dan Jalan Medan Merdeka Selatan, akan menjadi lokasi konsentrasi massa buruh sejak pagi hari.
“Pagi ada demo dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, KSPI Jawa Barat dan beberapa elemen massa lainnya,” ujar Erlyn dalam keterangan tertulisnya.
Untuk memastikan situasi tetap kondusif, kepolisian mengerahkan ratusan personel gabungan. Sedikitnya 206 anggota kepolisian disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi sekaligus mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan dinamika di lapangan dan jumlah massa yang hadir.
Erlyn mengimbau masyarakat yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut agar mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan. Menurutnya, pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi selama aksi berlangsung.
“Warga bisa mencari jalan alternatif lain selama unjuk rasa berjalan,” katanya.
Selain kesiapan aparat, aksi buruh ini juga mencerminkan masih adanya persoalan ketenagakerjaan yang menjadi perhatian kalangan pekerja di sejumlah daerah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan bahwa aksi akan melibatkan buruh dari berbagai wilayah, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
“KSPI akan melakukan aksi di Istana pada Rabu, 28 Januari 2026. Dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00 WIB. Massa aksi ribuan orang yang berasal dari DKI Jakarta, buruh Jawa Barat dan tentunya buruh Jawa Timur,” ujar Iqbal, Senin (26/01/2026).
Ia menyebutkan, jumlah peserta aksi diperkirakan berkisar antara 1.000 hingga 1.500 orang. Massa akan menyuarakan sejumlah tuntutan yang dinilai berkaitan langsung dengan kesejahteraan buruh dan kebijakan pemerintah daerah.
Salah satu tuntutan utama adalah permintaan agar upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta direvisi. Selain itu, buruh juga meminta agar upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta tidak segera ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta.
“Kemudian agar upah minimun sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta jangan ditandatangani dulu oleh Gubernur DKI karena aneh,” lanjut Iqbal.
Menurut Iqbal, UMSP yang ada dinilai tidak relevan karena dianggap hanya mengakomodasi kepentingan satu kelompok pengusaha. Selain isu di Jakarta, buruh juga menyoroti kebijakan di Jawa Barat. Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengembalikan Surat Keputusan (SK) UMSK di 19 kabupaten/kota.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah persoalan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan buruh di Mojokerto.
“Dan yang ketiga, selamatkan ancaman PHK di depan mata 2.500 buruh PT Pakerin di Mojokerto ya sudah tiga bulan tidak dibayar gaji. Ya karena sebuah bank, yakni Bank Prima,” tutur Iqbal.
Pihak kepolisian memastikan akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi. Aparat berharap unjuk rasa dapat berlangsung tertib dan aspirasi buruh dapat disampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum maupun keselamatan pengguna jalan. []
Diyan Febriana Citra.