JAKARTA – Dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia tidak hanya merusak infrastruktur umum dan permukiman warga, tetapi juga mengganggu layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan. Hal ini disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar saat memaparkan kondisi terkini layanan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (28/01/2026).
Menurut Nasaruddin, bencana yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah menyebabkan ribuan satuan layanan keagamaan dan pendidikan mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam. Kerusakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas keagamaan masyarakat serta proses belajar mengajar di lembaga pendidikan keagamaan.
“Berdasarkan rencana aksi satuan tugas bidang sosial keagamaan Kementerian Agama, tercatat 3.207 satuan layanan keagamaan dan pendidikan terdampak,” ujar Nasaruddin saat hadiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada Rabu (28/01/2026).
Ia merinci, ribuan satuan layanan yang terdampak tersebut mencakup berbagai fasilitas penting yang selama ini menjadi pusat aktivitas keagamaan dan pendidikan umat.
“Meliputi 562 madrasah, 1.033 pondok pesantren, 17 PTKI (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam), 1.593 rumah ibadah lintas agama, serta unit layanan KUA di wilayah terdampak,” sambungnya.
Kerusakan tersebut, lanjut Nasaruddin, tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berimplikasi pada terhentinya sebagian layanan publik di bidang keagamaan. Aktivitas ibadah, pendidikan santri, hingga pelayanan administrasi keagamaan di sejumlah kantor urusan agama terpaksa mengalami penyesuaian bahkan penghentian sementara.
Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian Agama telah menyalurkan bantuan awal yang bersumber dari APBN serta dana swadaya internal. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan mendesak di lokasi terdampak, termasuk perbaikan sementara dan pemulihan aktivitas dasar masyarakat.
Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan sebesar Rp 75 miliar dari APBN dan dana swadaya Kemenag. Namun, menurut Nasaruddin, kebutuhan pemulihan jangka menengah dan panjang masih jauh lebih besar, mengingat luasnya dampak bencana yang terjadi.
“Kementerian Agama itu mengusulkan kebutuhan lanjutan penanganan pascabencana sebesar 702,98 miliar yang direncanakan itu melalui RO direktif Presiden tahun 2026,” tuturnya.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung program rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas keagamaan dan pendidikan yang rusak, mulai dari madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi keagamaan, hingga rumah ibadah lintas agama. Kemenag menilai percepatan pemulihan menjadi krusial agar layanan keagamaan dapat kembali berjalan normal.
“Penanganan ini dipandang strategis dan mendesak guna memastikan keberlangsungan layanan dasar keagamaan dan pendidikan keagamaan sekaligus sebagai wujud kehadiran negara dalam pemulihan kehidupan sosial masyarakat pascabencana,” tutup dia. []
Diyan Febriana Citra.