JAKARTA — Pemerintah Indonesia memastikan bahwa proses finalisasi kesepakatan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat tetap berjalan, meski jadwal penandatanganannya mengalami penyesuaian waktu. Penandatanganan perjanjian tarif perdagangan resiprokal antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan mundur dari rencana awal yang semula dijadwalkan pada pekan kedua Januari 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut lebih disebabkan oleh faktor waktu, mengingat saat ini telah memasuki penghujung Januari. Oleh karena itu, pemerintah menilai lebih realistis apabila agenda penandatanganan dialihkan ke Februari 2026.
“Alasannya karena sekarang sudah mendekati akhir Januari,” kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/01/2026).
Airlangga menegaskan bahwa mundurnya jadwal penandatanganan bukan disebabkan oleh kendala substansial dalam perundingan. Ia menepis anggapan adanya hambatan serius atau perbedaan mendasar yang berpotensi mengganggu hubungan dagang kedua negara.
Menurut Airlangga, pembahasan teknis dan substansi kesepakatan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Pemerintah Indonesia masih berkomitmen untuk mengamankan kepentingan nasional, khususnya agar produk Indonesia tidak dikenakan tarif dagang tinggi di pasar Amerika Serikat.
Hal senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada penjadwalan pasti mengenai pertemuan langsung antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump di Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian tersebut. Namun, berdasarkan informasi terakhir, pertemuan tersebut diproyeksikan berlangsung pada pertengahan Februari 2026.
“Update terakhir dari dari Pak Menko Ekonomi, mungkin di minggu kedua bulan Februari,” tuturnya.
Prasetyo mengakui bahwa dalam perundingan perdagangan berskala internasional, perbedaan kepentingan merupakan hal yang wajar. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia masih terus melakukan pembahasan lanjutan untuk menemukan titik temu yang saling menguntungkan dengan pihak Amerika Serikat.
“Ya, tentunya kan masih ada beberapa yang kita cari titik temunya. Terutama untuk sebagaimana yang sudah pernah juga kami sampaikan, kita terus berusaha untuk bernegosiasi,” paparnya.
Meski masih terdapat sejumlah isu yang memerlukan pendalaman, Prasetyo menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan pemerintahan Presiden Donald Trump tetap berjalan baik. Ia memastikan tidak ada persoalan politik atau diplomatik yang menghambat proses negosiasi perdagangan tersebut.
Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu Airlangga Hartarto bersama delegasi Indonesia telah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat untuk mengamankan dokumen kesepakatan perdagangan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan Indonesia terhindar dari kebijakan tarif tinggi yang berpotensi menekan daya saing ekspor nasional.
Pada kesempatan tersebut, Airlangga sempat menyampaikan bahwa dokumen perjanjian akan ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Trump pada pekan kedua Januari 2026. Namun, hingga akhir Januari, agenda tersebut belum terealisasi dan pemerintah akhirnya mengumumkan penyesuaian jadwal penandatanganan.
Pemerintah menegaskan bahwa penundaan ini tidak mengubah arah kebijakan perdagangan Indonesia. Negosiasi dengan Amerika Serikat tetap menjadi prioritas strategis, mengingat posisi AS sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia di pasar global. []
Diyan Febriana Citra.